AKSI DEMO MAHASISWA KALTENG TERKAIT UU MD3

Tidak ada komentar 169 views

suaraborneomembangun.com – Kalangan mahasiswa di Palangka Raya menyatakan sikap “Penolakan” dengan disahkannya Undang- Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3)  Mahasiswa menamakan dirinya Gerakan Rakyat Kalteng Peduli Demokrasi (GRKPD).

Para demonstrans berorasi di gedung DPRD Kalteng, Jumat (09/03/2018). Aksipun diwarnai dengan pembakaran keranda mayat berisi ban bekas. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap matinya demokrasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalteng

Massa demonstrans mendapatkan pengawaln ekstra dari aparat kepolisian Polresta Palangka Raya dan Polda Kalteng, Setidaknya ada sekitar 300 orang personil Polisi yang diturunkan untuk mengawal aksi kali ini. Massa yang mencoba masuk ke gedung DPRD untuk bertemu para wakil rakyat  untuk menyatakan sikap  mereka, namun tidak ada satupun anggota dewan di gedung DPRD pada saat aksi berlangsung.

Tidak lama berselang, Sekretaris Dewan DPRD Kalteng, Tantan, SH.  Menemui para demonstran, pada kesempatan itu Tantan menjelaskan kalau seluruh anggota DPRD Kalteng saat ini sedang tidak berada di tempat karena tengah menjalani dinas ke luar daerah. “Saya tidak ijinkan kalian masuk ke dalam gedung. Percuma saja kalau masuk kedalam. Kenapa sebab? Karena para anggota DPRD Kalteng sedang tidak berada di tempat. Mereka sedang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah,” kata Tantan kepada massa demonstran tersebut.

Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Demonstrasi, Arifudin mengatakan, aksi yang dilakukan ini untuk menyampaikan sikap penolakan adanya amandemen UU MD3.  Mereka berharap pihak eksekutif maupun legislatif di Kalteng, dapat mendukung sikap penolakan revisi UU MD3, terutama pada pasal 73, pasal 122 huruf (k) dan pasal 245.

“Paling utama yang kami selain pasal tersebut adalah pada  pasal 122 huruf (k). Bila UU MD3, disahkan maka anggota DPRD akan kebal hukum. Hal ini dikawatirkan makin membuat praktek korupsi kian marak oleh politisi yang duduk di lembaga legislatif. Kecuali seijin pimpinan lembaga itu sendiri”, katanya.

Kapolres Palangka Raya AKBP Timbul Siregar mengatakan, dalam pengawalan aksi ini tidak menyangka kalau dalam aksi ini terjadi pembakaran keranda yang dilakukan di atas jalan yang menjadi fasilitas negara. “Ketika adanya pembakaran, maka prosedur tetap (protap) yang dilakukan dengan pembakaran di atas fasilitas negara. Aksi pembakara ini sudah sangat jelas menyalhi aturan,” katanya.

Berdasarkan perundang-undangan, batas maksimal dari sebuah aksi hanya sampai pukul 18.00 WIB dan apabila melebihi dari itu maka akan dilakukan upaya tindak lanjut pembubaran paksa. Dalam aksi tersebut Polisi mengamankan salah seorang mahasiswa yang disebut-sebut sebagai provokator aksi. Namun hal itu dibantah oleh pihak mahasiswa dan mereka mengaku tidak mengenal orang yang di amankan tersebut. (red)

 

Pencarian Terkait

author
Penulis: 

Tinggalkan pesan "AKSI DEMO MAHASISWA KALTENG TERKAIT UU MD3"