PMKRI Kaji Dampak Perpindahan Ibukota Negara ke Kalimantan

Liputan SBM, Samarinda – Konferensi Studi Regional (KSR) Komisariat Daerah (KOMDA) VIII (Kaltim, Kalteng, Kalsel) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Santo Thomas Aquinas Tahun 2019 telah selesai digelar.

Forum kajian ilmiah yang juga merupakan pendidikan formal berjenjang dalam internal PMKRI ini mengangkat tema “Dampak Ekologi, HAM dan Sosial Budaya Terhadap Daerah Calon Ibukota Negara” digelar di Aula Keuskupan Agung Samarinda selama 5 hari dan ditutup pada hari ini Sabtu, 7 September petang.

Peserta KSR ini berjumlah 25 orang, merupakan kader-kader terbaik dari Regio VIII, 8 orang delegasi PMKRI Cabang Palangkaraya, 5 orang delegasi PMKRI Cabang Banjarmasin dan 12 orang delegasi PMKRI Cabang Samarinda juga sebagai tuan rumah kegiatan.

Kegiatan diawali dengan Misa Pembukaan yang dipimpin oleh Pastor Claudius dan Sidang Kehormatan yang dipimpin langsung oleh Presidium Hubungan Luar Negeri PP PMKRI, Prudensius Dhager Sarane, Senin (2/9).

Dilanjutkan Seminar Nasional pada hari Selasa sekaligus pembukaan secara resmi oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Samarinda, Mgr. Yustinus Harjosusanto serta Asisten III Pemerintah Provinsi Kaltim, Fathul Halim.

Adapun narasumber dalam seminar adalah Bernaulus Saragih, akademisi kehutanan Kaltim, Jhon Muhammad, aktivis HAM, Roedy Haryo Widjono, budayawan Kaltim, Perwakilan Bappenas dan Ketua Vox Point Indonesia, Yohanes Handojo serta Charles Siahaan, Jurnalis Senior Kaltim yang dipercaya sebagai moderator.

Bernaulus Saragih, salah satu narasumber seminar mengatakan, walaupun belum ada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang pasti pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan akan berdampak pada lingkungan.

Lokasi yang dipilih untuk dijadikan Ibukota tuturnya, merupakan daerah yang dikelilingi hutan dan akan memakan anggaran yang banyak, apabila hutan yang dijadikan Ibukota tersebut digusur maka akan berdampak pada berkurangnya mata air yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Sementara Roedy Haryo Widjono, budayawan Kaltim yang juga menjadi narasumber seminar, lebih menekankan pada pengembalian aset alam dan budaya leluhur Kalimantan yang telah rusak.

Kegiatan diteruskan dengan Focuss Group Discution (FGD) oleh seluruh peserta yang telah dibagi menjadi 3 komisi yaitu Komisi Ekologi, Komisi HAM dan Komisi Sosial Budaya. Hasil FGD dari masing-masing komisi kemudian dibahas dalam sidang pleno dan menghasilkan rekomendasi. Kegiatan ditutup dengan Konferensi Pers dan Sidang Penutupan.

Dalam konferensi persnya, Raja Ivan Sihombing, Komisaris Daerah Regio VIII, mengatakan rekomendasi dari KSR ini selanjutnya akan disampaikan ke Pemerintah Daerah setempat dan Presiden Republik Indonesia melalui Bappenas, juga akan dibawa dalam forum yang lebih tinggi di PMKRI yaitu Konferensi Studi Nasional (KSN) yang digelar di Kota Kupang, 18 September mendatang.

Berikut ini adalah rekomendasi yang dihasilkan dalam Konferensi Studi Regional (KSR) Komisariat Daerah Regio VIII PMKRI,

Komisi Ekologi

1. Dalam pemindahan ibu kota Negara, pemerintah harus memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan berdasarkan undang – undang no. 32 tahun 2009 pasal 1 ayat 2 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

2. Mendorong pemerintah melalui (BAPPENAS) untuk membuat desain ibu kota negara berlandaskan green city

3. Mendorong pemerintah untuk membuat turunan undang – undang yang menjelaskan secara spesifik mengenai perlindungan obat tradisional berdasarkan undang – undang no.5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

4. Menekan pemerintah pusat untuk memperhatikan kekayaan alam daerah penyangga ibukota negara

5. Meminta pemerintah daerah agar menyelesaikan permasalahan ekologi yang sedang terjadi,dengan menutup lubang tambang dan mereboisasi kembali hutan di Kaltim, Kalsel, dan Kalteng yang saat ini sudah rusak

Komisi HAM

1. Mendorong pemerintah untuk menyediakan infrastruktur dan ketenagaakerjaan yang berkualitas , baik di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. (berdasarkan UU No 39 tahun 1999 HAM BAB III Pasal 9 ayat 1, 2 dan 3 tentang Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar Manusia)

2. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dan keamanan kepada masyarakat adat dan pendatang. (berdasarkan UU No 39 tahun 1999 HAM Pasal 29 Ayat 1 tentang Hak Atas Rasa Aman, Pasal 40 dan Pasal 41 Ayat 1 Tentang Hak Atas Kesejahteraan)

3. Mendorong pemerintah untuk mensosialisasikan betapa pentingnya nota kesepahaman (MOU) antara masyarakat adat dan perusahaan (dibawah naungan pemerintah) terkait penyediaan lowongan pekerjaan. (berdasarkan UU HAM No 39 tahun 1999 BAB III Pasal 12 tentang Hak Mengembangkan Diri)

4. Meminta agar Pemerintah memperhatikan hak masyarakat adat dan memperketat perijinan perusahaan-perusahaan yang masuk ke Kalimantan serta merevisi / mencabut UU dan peraturan daerah yang tidak berpihak kepada masyarakat adat. (berdasarkan UU Dasar 1945 Pasal 18 (B) ayat 2, UU HAM No 39 tahun 1999 BAB II Pasal 6 ayat 1 dan 2 tentang Asas-Asas Dasar, Pasal 31 Ayat 1 dan 2 tentang Hak Atas Rasa Aman, Pasal 44 Tentang Hak Turut Serta dalam Pemerintahan)

5. Meminta pemerintah tidak melibatkan TNI/POLRI dalam pembebesan lahan yang akan dijadikan daerah ibu kota negara di luar tanah milik negara dan lebih melakukan pendekatan sosial dengan melibatkan tokoh masyarakat, adat, dan agama. (berdasarkan UU no 39 tahun 1999 pasal 29 ayat 1tentang hak atas rasa aman)

Komisi Sosial Budaya

1. Meminta agar pemerintah untuk mengakui serta menjaga keberadaan kepercayaan suku asli daerah kalimantan yaitu kaharingan
(Pasal 28E ayat(2) UUD 1945 “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan” Pasal 28i ayat(1) UUD 1945 “ bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia”
Pasal 29 ayat(2) UUD 1945 “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama”)

2. Meminta pemerintah Manjadikan kebudayaan dayak sebagai mata pelajaran wajib dalam pendidikan di Kalimantan
UUD 1945 Pasal 32 ayat (1)
“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”
UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, lahir dalam rangka melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia

3. Meminta pemerintah pusat/daerah lebih menonjolkan budaya masyarakat adat dengan cara mengadakan festival kebudayaan, dengan catatan tidak menghilangkan makna dan mengurangi substansi yang sesungguhnya dari kebudayaan masyarat adat itu sendiri

4. Mewajibkan pemerintah agar pembangunan infrastruktur (pemerintahan, bisnis maupun fasilitas umum) yang dilakukan di Lokasi Ibu Kota Negara maupun di provinsi penyangga harus bernuansa Dayak serta tidak membangun fasilitas umum yang bernuansa keagamaan

5. Meminta Pemerintah membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat adat dan wajib menghormati serta menghargai segala hal yang berhubungan dengan tradisi masyarakat adat di wilayah Ibu Kota Negara.

6. Meminta pemerintah untuk menjadikan batik khas kalimantan sebagai seragam wajib dikenakan oleh Aparatur Sipil Negara dan pelajar di seluruh kalimantan pada hari tertentu. (Red) #liputansbm.

Sumber :  https://beritakaltim.co 

Pencarian Terkait

Tinggalkan pesan "PMKRI Kaji Dampak Perpindahan Ibukota Negara ke Kalimantan"