Ini Isi Tuntutan Terkait Aksi Bela Peladang

Tidak ada komentar 53 views

Liputan SBM, Palangka Raya – Pelarangan dalam membakar juga mestinya mempertimbangkan perbedaan tipologi tanah. Tidak bisa menyamaratakan antara tanah gambut dan tanah mineral. Pelarangan membakar tidak boleh disamaratakan pada semua daerah.

Pada hari ini kami SOLIDARITAS PELADANG TRADISIONAL KALIMANTAN TENGAH, juga menegaskan kepada berbagai pihak bahwa Praktek-Praktek Perladangan Tradisional dengan menerapkan kearifan lokal yang salah satunya dengan tatacara dan ritual membakar ladang juga di lindungi oleh konstitusi, hal tersebut dimuat dengan jelas pada Penjelasan Pasal 69 Ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun disatu sisi kami juga sangat menyayangkan bahwa aparat penegak hukum selama ini mayoritas menjerat para peladang tradisional terkait kebakaran hutan dan lahan dengan Undang-Undang yang sama, namun hanya dengan mengacu kepada Pasal 69 terkait Larangan, tanpa menelaah secara jelas dan kontekstual seperti yang termuat pada Pasal
Penjelasannya.

Maka dari berbagai dinamika dan permasalahan yang kami rasa dan alami tersebut, saat ini kami yang tergabung dalam SOLIDARITAS PELADANG TRADISIONAL KALIMANTAN
TENGAH menyatakan sikap dengan menuntut :

1). Menuntut kepada Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum untuk segera membebaskan semua Peladang Tradisional yang sedang menjalani proses hukum dan yang sudah ditahan, tanpa syarat.

2). Menegaskan kepada Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum untuk tidak lagi melakukan upaya kriminalisasi terhadap Peladang Tradisional mulai saat ini hingga akan datang.

3). Menegaskan kepada setiap orang bahwa Pembakaran Ladang bukan Pembakaran Hutan dan Lahan.

4). Menegaskan kepada setiap orang bahwa praktek-praktek berladang adalah upaya untuk mempertahankan hidup, tradisi dan budaya Dayak.

5). Menyatakan kepada Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum bahwa Pelarangan Berladang dengan menerapkan praktek-praktek kearifan lokal adalah salah satu bentuk penghancuran budaya dan tradisi Dayak.

6). Menegaskan bahwa praktek Perladangan Tradisional oleh masyarakat di Kalimantan Tengah merupakan bentuk kedaulatan kami terhadap pangan, konsumsi, ekonomi,
sosial, budaya serta kedaulatan atas tanah dan ruang hidup kami.

7). Pemerintah harus menindak tegas dan transparan sesuai hukum setiap korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan pada areal konsesi izinnya.

8). Pemerintah harus segera mencabut izin-izin korporasi yang terbukti melanggar aturan (perizinan, pelanggaran pada praktek produksi, dan sebagainya).

9). Pemerintah harus segera mencabut dan/atau merevisi setiap regulasi terkait pelarangan berladang dengan kearifan local serta berbagai regulasi yang tidak kontekstual dengan masyarakat adat (Inpres No. 11 Tahun 2015, Surat Edaran Kapolri No. SE/15/XI/2016, dll).

10). Menegaskan kepada Aparat Penegak Hukum untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar tidak hanya mengacu pada Larangan di Pasal 69. Tetapi juga memahami secara jelas dan kontekstual Penjelasan Pasal 69 Ayat (2) pada UU tersebut.

11). Menuntut Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah untuk segera membentuk dan mengesahkan PERDA Perladangan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kalimantan Tengah.

12). Menuntut Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah untuk segera membentuk dan mengesahkan PERDA Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah.

13). Menuntut Kepada Pemerintah Pusat untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat.

Dinyatakan di Palangka Raya Pada Tanggal 10 Desember 2019 dengan Dilampiri Petisi Tandatangan pada Selembar Kain Putih oleh seluruh peserta aksi SOLIDARITAS PELADANG TRADISIONAL KALIMANTAN TENGAH yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pernyataan Sikap ini. #liputansbm

Penulis : Yohanes Eka Irawanto, SE

Pencarian Terkait

Tinggalkan pesan "Ini Isi Tuntutan Terkait Aksi Bela Peladang"