Sahkan RUU PKS Menjadi Undang Undang

Tidak ada komentar 210 views

Liputan SBM, Palangka Raya – Tahun 2020 nampak nya bukan tahun yang ramah bagi perempuan dan anak di beberapa daerah Provinsi Kalimantan Tengah, terbukti dengan banyak nya kasus kekerasan, pelecehan bahkan pemerkosaan yang terjadi sepanjang bulan ini, bahkan sampai dilakukan oleh ayah terhadap anak nya sendiri.

Baru-baru ini terjadi di Kabupaten Barito Timur, Barito Utara dan juga Seruyan. Hal ini menjadi sebuah ironi yang menyayat-nyayat kemanusian dan perlindungan terhadap kaum perempuan yang hingga kini terus diperjuangkan.

Kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual tak jarang diabaikan dan tidak didampingi dalam memulihkan korban akibat kondisi traumatis yang dialami.

“Dengan disahkannya RUU PKS maka dapat menekan tindak kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak, RUU PKS juga dapat menjadi harapan terhadap penghapusan diskriminasi terhadap perempuan karena RUU PKS bisa mencegah kekerasan seksual, memulihkan korban serta meletakkan kewajiban negara untuk melakukan penghapusan kekerasan seksual, RUU PKS menjadi krusial untuk disahkan karena memuat hal-hal yang tidak diatur di RKUHP, ” Demikian ditegaskan oleh Wakil Ketua Bidang Perempuan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Tengah, Novia Adventy Juran, Selasa (21/2/2020).

Selain itu juga Novia mengatakan, kami terus mendorong kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini Dinas Terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk turut terlibat dalam mendampingi korban dengan menyediakan Rumah Aman bagi korban dan membuka layanan pemulihan korban secara psikologi sebab pemulihan korban kekerasan seksual adalah tanggung jawab semua pihak.

Kami juga mengajak masyarakat untuk bersolidaritas dan berempati terhadap korban dan tidak menjadikan kasus-kasus yang sedang terjadi sebagai lelucon seksi, begitu juga bagi pelaku kekerasan seksual agar dapat di proses secara hukum dan keadilan dapat ditegakan.

“Salah satu cara untuk mencegah dan membasmi para predator seksual adalah dengan segera mengesahkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, yang juga masuk dalam 50 Rancangan Undang-undang program legislasi Nasional (Prolegnas),” pungkas Wanita Mantan Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Palangka Raya. #liputansbm

Penulis : Yohanes Eka Irawanto, SE

Pencarian Terkait

Tinggalkan pesan "Sahkan RUU PKS Menjadi Undang Undang"