Perogram PEN Dideisain Dan Disesuaikan Untuk Perkembangan Dampak Covid - 19

Rizal    Saturday, June 20, 2020    Nasional News   

Liputan SBM, Jakarta - Staf Khusus Menteri Keuangan Masyita Crystallin dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara berdialog mengenai Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui IG live berjudul "Menjaga Pemulihan Ekonomi: Kini dan Nanti" pada Kamis, (18/06) di Jakarta. Jumat, 19/06/2020.

Latar belakang pemerintah mendesain program PEN adalah karena dampak Covid-19 yang meluas baik di bidang kesehatan maupun ekonomi. Pemerintah ingin mengantisipasi agar efeknya tidak makin dalam. "Lahirnya program Pemulihan Ekonomi (PEN) adalah shock absorber di masa pandemi," kata Masyita.

Di awal pandemi, pemerintah memberikan stimulus pada sektor pariwisata dan manufaktur. "Asal muasalnya COVID-19, di Tiongkok. Ini mulai serius akhir Januari. Turis Tiongkok mulai jauh berkurang. Tiongkok akan kena secara signifikan. Februari menyebar luas. Di Eropa, Italia yang paling parah. Kalau negara lain kena, maka perdagangan kena. Kalau perdagangan kena, maka sektor manufaktur akan kena. Maka, stimulus pertama kali diarahkan ke manufaktur," kata Wamenkeu.

Kemudian, di awal Maret, saat COVID-19 sudah sampai ke Indonesia, sektor kesehatan mulai diperhatikan dengan menambah anggaran kesehatan. "Awal Maret, interaksi orang harus berhenti, diturunkan, PSBB akan punya dampak ke ekonomi, maka pendapatan orang akan turun. Pendekatan (approach) pemerintah nomor satu adalah kesehatan. Kita menyiapkan seluruh hal yang dibutuhkan teman-teman sektor kesehatan. Kita upgrade RS, mencari APD, ventilator, test kit. Semua itu kita cari, harus ada uangnya. Kalau anggaran lama tidak cukup, kita harus tambah anggarannya," jelas Wamenk#eu.

Selanjutnya, anggaran untuk bantuan sosial (bansos) juga ditingkatkan untuk meredam dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berakibat menghentikan aktivitas ekonomi hingga waktu yang belum diketahui kepastiannya.

"Kedua, kalau anggaran kesehatan sudah naik, tapi kegiatan ekonomi masyarakat turun, pendapatan masyarakat turun. Berapa lama tidak ada yang tahu, apakah PHK, pengurangan jam kerja. Maka negara hadir, muncul perlindungan sosial yang memang sudah jalan selama ini dan yang di-create yang baru. Yang sudah jalan seperti PKH, kartu sembako. Yang baru, subsidi listrik untuk 450 watt dan 900 watt," tuturnya.

Pemerintah juga memperhatikan dunia usaha agar bertahan di masa pandemi misalnya dengan mengurangi beban pajak, memberikan insentif pajak, dan juga dukungan terhadap UMKM melalui kebijakan subsidi bunga dan penjaminan dari pemerintah jika UMKM membutuhkan tambahan tambahan modal kerja (working capital).

"(Kesehatan dan bansos) itu kan untuk individu, namun dunia usaha juga kena, income turun karena tidak bisa bekerja padahal dia punya kredit ke bank, bisa bisa dia tidak bayar cicilan. Banknya juga bisa kolaps kalau cicilan tidak dibayar. Maka, ketiga, pemerintah memberikan insentif ke dunia usaha," pungkasnya. (RED) liputansbm

Sumber : Publikasi Kementrian Keuangan Republic Indonesia