Palangka Raya - Menyikapi banyaknya pemberitaan yang menyangkut draf RUU PPN untuk sembako yang beredar di masyarakat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam rapat kerja dengan komisi XI DPR RI, merasa heran karena draft dokumen pemerintah soal rencana pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai pada sembako hingga sekolah bocor di publik.
"Oleh karena itu situasinya jadi agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar, sehingga kami tidak dalam posisi untuk bisa menjelaskan keseluruhan arsitektur dari perpajakan kita yang keluar sepotong-sepotong," kata Sri Mulyani.
"Kami dari sisi etika politik tentu belum bisa menjelaskan ke publik sebelum ini dibahas, karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui surat presiden," lanjutnya.
Baca Juga : Pemerintah Indonesia Berencana Kenakan PPN Ke-Sejumlah Sembako
Menkeu juga mengatakan akibat berita yang sepotong-sepotong mengakibatkan publik beranggapan pemerintah tidak memihak rakyat Apalagi isu ini dibenturkan dengan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk roda empat. "Seolah-olah PPnBM mobil diberikan lalu sembako dipajakin, ini teknik hoaks yang bagus banget. Jadi kita perlu menyeimbangkan," ucap Sri Mulyani.
Baca Juga : Rencana Sembako Dikenakan Pajak, Ketua Umum IKAPPI Protes Keras
Sri Mulyani berjanji akan segera mengirim draft RUU KUP serta menjelaskan secara detail berbagai rencana pemerintah tersebut.
Sri mulyani juga mengatakan bahwa Fokus pemerintah sekarang adalah Pemulihan ekonomi.
"APBN kita berikan untuk masyarakat supaya bisa survive (bertahan) dalam menghadapi pandemi covid-19", pungkasnya dalam Raker bersama DPR RI. #liputansbm
Pewarta : Andy Ariyanto
Editor : Rizaldi
