Palangka Raya - Kebijakan pemerintah dalam menutup akses menuju Bundaran Besar Palangka Raya mendapatkan kritik tajam dari banyak kalangan dan itu bisa dilihat dari banyaknya yang bicara melalui media sosial tetapi sayangnya kritikan yang disampaikan tersebut tidak mendapatkan respon dari pihak yang melakukan penutupan, dan juga tidak ada penjelasan alasan penutupan. Rabu, 14/07/2021.
Akibat dari banyaknya kritikan yang beredar di medsos tersebut membuat Wakil Ketua DPRD Kalteng Faridawaty Darland Atjeh, mendesak pemerintah untuk menjawab pertanyaan masyarakat, kenapa harus menutup jalur menuju Bundaran Besar tersebut.
“Coba berikan penjelasan kepada masyarakat, sehingga memberikan pemahaman yang tepat. Tujuannya memang baik, membuat sebagian kecil masyarakat malas untuk keluar rumah,”ucapnya.
Lebih lanjut dikatakannya, apa yang dilakukan itu justru merepotkan bagi yang bekerja kantoran karena dengan melintasi jalur menuju Bundaran Besar diharapkan dapat mempersingkat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan/urusan, justru dibuat berputar-putar yang mengakibatkan terjadinya penumpukan di jalan-jalan kecil sehingga membuat padatnya jalan.
“Apabila memang ada korelasi antara penutupan Bundaran Besar dengan memutus mata rantai penyebaran Covid-19, berikan penjelasan kepada masyarakat berdasarkan data, bahwa dengan ditutupnya jalur menuju Bundaran Besar angka Covid-19 di Kalteng menurun. Masyarakat juga menuntut penjelasan dan dasar penutupan tersebut,” katanya lagi, saat dikonfirmasi terkait penutupan jalur menuju Bundaran Besar, Selasa (13/7) pukul 18.00 WIB di Palangka Raya.
Silahkan lihat di media sosial, kata Ketua DPW Partai NasDem Kalteng ini, seluruh masyarakat meminta penjelasan alasan dan dasar penutupan. Apabila alasan penutupan tersebut dapat diterima, dan dipahami masyarakat, pasti dengan senang hati melaksanakannya. Sebelumnya, langkah penutupan juga pernah dilakukan namun angka terkonfirmasi Covid-19 di Kalteng tetap naik.
Faridawaty menegaskan, yang seharusnya dilakukan penyekatan adalah jalan menuju luar kota. Misalnya jalur antar kabupaten dan kota, dan jalur antar provinsi. Jangan asal menyadur atau meniru kebijakan yang dilakukan kota-kota besar di Indonesia. Justru dicarikan solusi penanganannya, sehingga sesuai solusi penanganannya.
Srikandi Partai Nasdem ini juga mengkritik skema pemberian vaksin yang dijalankan pemerintah. Jangan hanya sekadar mengejar target jumlah masyarakat yang divaksin, tapi juga menurunkan jumlah yang terpapar, serta meningkatkan angka kesembuhan, dibarengi dengan terbangunnya herd immunity masyarakat.
Faridawaty mengatakan dalam pemberian vaksin seharusnya bisa berbasis RT/RW, Kelurahan, ataupun Kecamatan dengan sistem zonasi. Dibagi jumlah vaksinnya secara proporsional, jadi bisa berkurang potensi kerumunan atau terciptanya klaster baru. Tidak lucu, mengejar target vaksinasi tapi terjadi penumpukan antrian luar biasa, yang dampaknya tenaga kesehatan jadi kewalahan. Covid bukan berkurang tapi malah tercipta cluster baru. #liputansbm
Sumber Palangkanews
