Jepara - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jepara Ayu Agung, S.H,.S.Sos,. M.H,. M.Si (Han), laksanakan giat penerangan hukum bagi masyarakat, mulai pukul 10.30 Wib. Senin, 14/3/2022.
Kegiatan penerangan hukum dan sosialisasi sadar hukum ini dilaksanakan sebagai bentuk sosialisasi Desa Sadar Hukum dalam rangka membentuk kampung Restorative Justice.
Acara kegiatan di gelar di Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara Jawa Tengah. Selasa (15/3/2022).
Sekitar 60 orang hadir dalam acara tersebut diantaranya, Kajari Jepara Ayu Agung, S.H. S.Sos. M.H. M.Si (Han), Kasi Intelijen Kejari Jepara Roni Indra, S.H. Kasi Pidum Fiqhi Abdillah Baswara, S.H. Kasi Datun Yan subiyono, SH.MH, Petinggi Desa Tempur Mariyono, Camat Keling diwakili oleh satpol limas Sukamto, Kapolsek Keling diwakili Bhabinkamtibmas, Koramil yang diwakili Kopral Satu Nono D.R., BPD desa Tempur dan seluruh perangkat desa, tokoh masyarakat desa Tempur, semua warga masyarakat Desa Tempur
Pada kesempatan itu Petinggi Desa Tempur Mariyono menyampaikan ucapkan terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jepara Ayu Agung, SH.S.Sos.MH. Msi (Han) beserta rombongan yang hadir mendampingi bu Kajari yaitu Kasi Intel (Roni Indra), Kasi Pidum (Fiqhi ) dan Kasi Datun (yan subiyono) bersama- sama dengan staff yang telah hadir dii Desa tempur.
Petinggi merasa bangga Desa Tempur yang dipilih oleh Kejaksaan Negeri Jepara sebagai desa percontohan Desa Sadar Hukum yang nantinya akan ada kampung Restorative Justice sebagai bentuk pendekatan hukum yang lebih merakyat karena desa kami berjarak paling jauh dari ibu kota Kabupaten yaitu Jepara dengan jarak tempuh lebih kurang 2 jam, sehingga kami akan dapat merasakan dampak ini sebagai hal yang positif.
Sosialisasi ini bertujuan agar warga desa tempur tidak menjadi objek atau subjek yang berurusan dengan hukum, hal ini juga penting agar terjadi kedamaian antar sesama warga sehingga kejaksaan berkomitmen untuk menjadi penengah dalam konflik yang mungkin terjadi di desa tempur dan perkara yang ringan.
Ia juga menyampaikan sebelum acara ini dilaksanakan pihaknya telah berkoordinasi bersama dengan Kejaksaan Negeri Jepara sekitar akhir tahun 2021. Di Sela-sela kunjungan ibu Kajari ke Desa Tempur, pihaknya pernah berkomunikasi, sehingga sebelum adanya Restorative Justice masyarakat Desa Tempur ketika berperkara ringan sudah melaksanakan perdamaian kepada warga kami yang terlibat dengan masalah hukum.
Maryono menegaskan bahwa pihaknya akan berkolaborasi dengan kejaksaan yang mana gagasan sangat bagus serta kami akan membuat suatu ruangan yang dikhususkan untuk rapat musyawarah desa dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang ringan.
"sekali lagi kami sebagai petinggi mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada kejaksaan Negeri Jepara." Pungkasnya
Kajari Jepara Ayu Agung, S.H. S.Sos. M.H. M.Si (Han) dalam sambuatannya menyampaikan "bahwa Kejaksaan Negeri Jepara dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana dan perbuatan melawan hukum sehingga dilakukan kegiatan penerangan hukum dan sosialisasi Desa Sadar Hukum dalam rangka membuat kampung Restorative Justice di Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara," ujarnya
Ayu mengatakan bahwa "rencana ini jauh hari telah kami rencanakan dengan pihak desa dengan potensi pariwisata yang banyak sehingga pergaulan disini bebas dengan adanya sosiaisasi desa sadar hukum yang akan dibentuk kampung Restorative Justice," Ungkapnya.
Pihaknya menjelaskan bahwa "sosialisasi ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah supaya masyarakat Desa Tempur semua sadar hukum. Dengan cara menyelesaikan masalah hukum dengan menuntaskan tanpa ada masalah yang ditimbulkan, jadi contohnya kita mengedukasi agar tidak terjadi ketersinggungan yang membuat pemukulan atau karena emosi sesaat mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum." Jelasnya
Lebih rinci lagi Ayu menyampaikan bahwa Desa sadar Hukum daerah Tempur ini merupakan satu satunya desa di Kabupaten Jepara yang akan kita ikutkan supaya terpilih oleh Jaksa Agung untuk dinobatkan sebagai kampung Restorative Justice di Kabupaten Jepara.
Hal yang perlu bapak ibu ketahui, kita telah mengirimkan surat usulan supaya kampung Restorative Justice ini bisa masuk program prioritas nasional dimana pendekatan hukum dikembalikan kepada musyawarah desa dengan petinggi dan perangkat desa serta peran serta tokoh masyarakat serta korban dan terlapor bisa menjadi keadaan seperti semula, " jelas Ayu
Setiap penyelesaian permasalahan jika terjadi perbuatan melawan hukum di desa agar di selesaikan dulu di tingkat bawah dulu tidak larut larut yang mengakibatkannya saling lapor dan membikin sibuk semua perangkat desa dan petinggi Desa Tempur.
Untuk membentuk Desa Sadar Hukum di Desa Tempur ini ada beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Restorative Justice ada beberapa acuan dalam melaksanakan Restorative Justice ini seperti hukuman dibawah 5 tahun dan kerugian dibawah 2,5 jt tapi tentang kerugian juga bisa komunikatif tergantung beberapa faktor, belum pernah dihukum, mendapat maaf dari korban, serta mengembalikan semua kerugian yang diderita korban.
Kemudian dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di desa dengan adanya kampung Restorative Justice ini nantinya akan ada ruangan dengan struktur yang ada akan dibentuk tim untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehingga perkara perkara kecil atau ringan bisa diselesaikan di desa oleh perangkat desa bersama dengan tokoh masyarakat korban dan pelaku supaya bisa kembali keadaan semula dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah dicapai.
Ayu memberi gambaran sebagai contoh, "ada seorang ayah yang tidak terima anaknya di bully dan setelahnya ayahnya datang ke sekolah dan menampar anak yang membully, karena kejadian ini malah ayahnya yang berurusan dengan polisi," Paparnya lagi.
Ayu berharap Desa Tempur ini akan menjadi desa percontohan untuk desa lainya dan jika dirasa bisa mengedepankan pengertian hukum ataupun melek hukum yang baik dan terjadi perubahan dalam bermasyarakat maka kita akan lakukan di desa desa lain untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.
Setelah menyampaikan semua paparannya, Kejari Jepara Ayu menyerahkan Plakat kenang-kenangan kepada petinggi Desa Tempur sebuah cenderamata sebagai bentuk telah dilaksanakan sosialisasi desa sadar hukum di desa tempur.
Selanjutnya Kajari Jepara meresmikan/launching Desa Tempur sebagai Desa Sadar Hukum dengan disaksikan oleh seluruh tamu yang hadir serta forkopimcam Kecamatan Keling dengan cara memotong pita kain penutup prasasti yang melambangkan Kejari jepara telah hadir ditengah masyarakat walaupun jauh dari pusat pemerintahan daerah kabupaten Jepara. #liputansbm
Pewarta : Edy Putra
.jpeg "Palangka Raya Fokus Minimalkan Volume Sampah, Kelurahan Menteng Pinjamkan Tosa untuk RT")
