Jepara - Ketua DPRD Jepara Haizul Ma’arif, bersama empat Pimpinan DPRD Jepara secara resmi Senin (04/04) melaporkankan penyimpangan Pengelolaan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Jepara ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta. Rabu, 06/04/2022.
Ketua DPRD Jepara Haizul Ma’arif didampingi 3 Wakil Ketua DPRD yaitu H. Nuruddin Amin, Junarso dan H. Pratikno.
Delegasi dari DPRD Jepara ini diterima secara langsung oleh Ketua KASN Prof. Dr Agus Pramusinto, MDA, Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Tasdik Kinanto, S.H.,M.Hum, didampingi komisioner KASN Dr Rudianto Sumarwono M.M., Askom dan staf terkait di Kantor Pusat KASN di Jakarta. Senin (04/04).
Dalam pertemuan yang berjalan konstruktif ini, Ketua DPRD Haizul Ma’arif memaparkan sejumlah penyimpangan yang dilakukan oleh Bupati Jepara terkait dengan pengelolaan Manajemen Aparatur Sipil Negara.
Bukan hanya kontroversi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemkab Jepara tahun 2022 yang cacat hukum karena tidak menyertakan unsur internal pejabat Instansi Pemerintah, tetapi juga mutasi 5 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Pemkab Jepara yang prosesnya juga cacat hukum, karena tidak melibatkan unsur pejabat Instansi Pemerintah dari Pemkab Jepara sebagaimana diatur dalam peraturan-perundang undangan.
Mutasi lima pejabat tersebut adalah Mudrikatun dari Ka DKK menjadi Asisten 3 Sekda, Diyar Susanto dari Kepala DKPP ke Asisten 2 Sekda, Abdul Syukur dari Kepala Satpol PP dan DAMKAR ke Disdukcapil, Junaidi dari Kepala Inspektur ke Kepala Satpol PP dan DAMKAR serta Kepala Disdikpora Agus Tri Harjono yang dimutasi sebagai Kepala Inspektorat Jepara. “Semua mutasi ini juga terindikasi cacat hukum, sebab Bupati tidak melibatkan unsur pejabat Instansi Pemerintah setempat atau pejabat internal dari Pemkab Jepara,” ujar Wakil Ketua DPRD, Junarso.
Disamping itu, Pimpinan DPRD Jepara juga menyampaikan fakta, mutasi dan promosi yang dilakukan oleh Bupati selama ini tidak didahului dengan penilaian kinerja, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. “Ini terjadi pada Jabatan Administrator (eselon III), Jabatan Pengawas (Eselon IV), Fungsional dan Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah,” ungkap Junarso.
Karena itu Pimpinan DPRD minta agar proses seleksi yang cacat hukum dan sedang berjalan untuk dihentikan. Disamping itu harus dilakukan evaluasi atas mutasi dan promosi para pejabat yang telah dilakukan, namun proses cacat hukum. Proses seleksi yang sedang berjalan dan mutasi 5 pejabat Tinggi Pratama semua ponselnya tidak menggunakan unsur pejabat internal dari Pemkab Jepara.
"Baru setelah mendapatkan sorotan publik, ada tambal sulam pansel dari unsur pejabat internal untuk Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemkab Jepara tahun 2022. Namun pansel yang cacat hukum sudah menghasilkan produk administrasi pemerintahan berupa pengumuman dan telah digunakan untuk melakukan pendaftaran. Ini yang kami persoalkan. Mengapa produk yang cacat hukum ini terus digunakan sebagai dasar ” tegas Pratikno.
Karena itu pimpinan DPRD Jepara minta proses seleksi dimulai dari awal. Ini merupakan bentuk ketaatan kita pada hukum, tambahnya.
Sementara H. Nuruddin Amin mengungkapkan, KASN menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan DPRD Jepara yang telah memberikan info yang lengkap terkait dengan Penyimpangan Pengelolaan Manajemen ASN di Pemkab Jepara. “KASN ada keterbatasan tidak dapat memantau apakah rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan kepada bupati dijalankan atau tidak. “Dengan info dari Pimpinan DPRD Jepara, KASN jadi tahu bahwa rekom yang disampaikan kepada Bupati,dijalankan atau tidak. “Dengan info dari Pimpinan DPRD Jepara, KASN jadi tahu bahwa rekom yang disampaikan kepada Bupati, belum dilaksanakan sepenuhnya.
KASN akan mengevaluasi, meninjau dan memperbaiki rekomendasi-rekomendasi yang telah dikeluarkan, sekiranya ada yg kurang tepat, termasuk juga akan mengingatkan kembali kepada bupati atas rekomendasi yang belum dijalankan sepenuhnya.
Komisioner KASN, Dr Rudianto Sumarwono M.M membenarkan bahwa unsur pejabat Instansi setempat, dalam hal ini Pemkab Jepara adalah unsur yang harus ada dalam panitia seleksi, karena diatur oleh undang-undang. “Karena itu informasi dari Pimpinan DPRD akan dijadikan bahan untuk melakukan evaluasi,” tegasnya. #liputansbm
Pewarta : Puji S
_edited.jpg "PUPR Palangka Raya Siap Tanggulangi Jalan Rusak Mendesak dengan Cepat")
.jpeg "Kepala Dinas Lingkungan Hidup Palangka Raya Sampaikan Pesan Hari Pahlawan dan Pentingnya Inovasi dalam Pembangunan")
