PALANGKA RAYA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Pendidikan Politik (Dikpol) yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Luwansa, Palangka Raya mulai dari 9 - 11 Desember 2022.
Sekretaris DPD Partai Golkar Kalteng Suhartono Firdaus ketika dibincangi oleh sejumlah media mengatakan bahwa kegiatan pendidikan politik merupakan arahan DPP Partai Golkar untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi.
"Termasuk kami melihat kesiapan menjelang 2023 dari segi infrastruktur, caleg dan target yang dicanangkan sudah disusun dari setiap daerah," ucap Suhartono.
Lanjutnya untuk peserta yang mengikuti dikpol tersebut adalah anggota dari DPD 14 Kabupaten/Kota yang masing-masing diwakili oleh dua orang peserta, seluruh anggota fraksi Golkar dari Kabupaten, Kota dan Provinsi.
"Untuk materi yang disampaikan pada dikpol ini antara lain hasil analisa terkait dengan hasil pemilu termasuk hal-hal yang perlu diantisipasi berupa ancaman-ancaman dan lain sebagainya, kemudian terkait dengan kesiapan kita untuk mengamankan suara yang dalam hal ini Badan Saksi Nasional Partai Golkar yang merupakan benteng terakhir untuk menjaga suara agar tidak hilang dan kesiapan infrastruktur sebagai motor penggerak partai sampai ke tingkat Kelurahan dan Desa," ungkapnya.
Suhartono juga menyebut bahwa Golkar membutuhkan saksi yang militan, loyal, andal, terpercaya dalam menggalang dan mengarahkan pemilih. Selain itu, Ia menyebutkan dikpol dan rakornis yang diselenggarakan BSNPG (Badan Saksi Nasional Partai Golkar) dalam rangka pemantapan dan penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM.
Sementara itu Ketua BNSPG Provinsi Kalteng, Wahid Yusuf saat diwawancarai mengatakan, sesuai dengan misi dari BSNPG yakni "Jaga Suara, Jaga TPS, Jaga Pemilih", yang merupakan badan saksi dimana nantinya, seluruh saksi dari Partai Golkar mulai dari Pilpres, Pileg hingga Pilkada akan terlibat dari BNSPG.
"BSNPG ini memang baru, tapi kita sudah melakukan uji coba pertama yakni pada Pilkada Provinsi Kalteng yang lalu. Alhamdulillah hasil dari hasil rekapitulasi kita, hanya selisih/berbeda dua persen dari perhitungan KPU," ucap pria yang juga merupakan Ketua AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar) Provinsi Kalteng tersebut.
Lanjutnya, meskipun BNSPG Provinsi Kalteng masih tergolong baru namun juga telah menunjukan kredibilitas dan kinerjanya pada Pilkada yang telah berhasil menjadikan Kader Partai Golkar Kalteng yakni H. Edy Pratowo sebagai Wakil Gubernur Kalteng.
Sementara itu, terkait dengan tantangan di Kalteng sendiri karena luas wilayahnya. Dia menegaskan memang perlu kerja-kerja ekstra, dalam artian untuk pengamanan suara dan saksi banyak hal atau upaya yang dilakukan seperti pada Pilkada Provinsi Kalteng pada tahun 2020 lalu.
"Kita melakukan sistem jemput bola, seperti di daerah yang tidak ada sinyal. Bahkan kita juga menyiapkan perahu di daerah yang hanya bisa dilalui dengan jalur air, serta menurunkan tim ke daerah-daerah pelosok," ucap Wahid.
Terakhir, pihaknya tentu akan siap untuk mendukung dan bergerak dalam mempersiapkan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto sebagai calon presiden juga agar dapat mengusung Ketua Umum Partai Golkar untuk menjadi Presiden RI.
Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM
