Kalteng - Belum lama ini telah beredar video berdurasi 18 detik di grup whatsapp dan media sosial yang disampaikan oleh Camat Mihing Raya, Damang Mihing Raya, Kades Tuyun, Kades Kampuri, dan Kades Rangan Tate juga Kades Dahian Tambuk, tentang penolakan mereka terhadap aksi blokade angkutan PBS yang dilakukan oleh Aliansi masyarakat Gunung Mas (AMGM).
Dengan beredarnya video tersebut awak media Liputan SBM mencoba menanyakan langsung kepada salah satu Kades yang melakukan penolakan tersebut yakni kades Dahian Tambuk. Dia mengatakan aksi blokade tersebut tidak berkoordinasi dengan pihak aparatur pemerintah Desa.
"Kami menolak aksi blokade yang dilakukan oleh AMGM tersebut karena mereka tidak berkoordinasi dengan pemerintah setempat terutama kepada kepala desa," ucap Kades Dahian Tambuk ketika dibincangi oleh media ini melalui via whatsapp.
Lebih lanjut dikatakannya, bahwa mereka khawatir dengan adanya aksi tersebut dapat menyulut perdebatan yang akhirnya dapat menjadi perselisihan karena tidak adanya koordinasi dengan pihak keamanan dan aparatur Pemerintahan Gunung Mas terutama para Kepala Desa.
"Lebih baik bila aksi tersebut menyampaikan aspirasi bukan memblokade jalan takutnya mengganggu ketertiban pengguna jalan umum," tuturnya.
Kendati demikian, Kades Dahian Tambuk berharap agar polemik tentang jalan ini dapat diselesaikan dengan baik dan dia berharap pemerintah dapat mengambil sikap dan mendengar kan suara masyarakat sehingga tidak ada lagi aksi pemblokadean jalan.
Secara terpisah awak media Liputan SBM juga menanyakan langsung tentang hal ini kepada koordinator aksi yakni Yefta D Harja.
Yefta mengatakan sangat menyesalinya, seharusnya tokoh-tokoh yang pintar dan bijaksana ini bisa bertanya dan menganalisis terlebih dahulu apa sebab hingga masyarakat bereaksi untuk blokade jalan khusus untuk angkutan PBS.
Menurutnya, harusnya mereka ada bersama masyarakat dan ada dipihak masyarakat karena mereka adalah wakil masyarakat yang ada di pemerintahan.
"Saya melihat, ada kekuatan luar biasa yang menekan mereka sehingga mereka rela dan sanggup pasang badan dan menjatuhkan harga diri mereka di mata masyarakat," katanya.
Yepta juga mengatakan Hampir tidak punya harapan dalam menghadapi dan melihat realita para pejabat dan tokoh masyarakat yang sudah mati rasa empatinya.
"Bangga mereka menyebut jabatannya, tetapi sikap, perilaku dan rasa empatinya terhadap masyarakat sudah mati. Yang seharusnya mereka menjadi panutan dan pengayom masyarakat," pungkasnya.
Pewarta : Andy Ariyanto | Liputan SBM
