JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya untuk memperkuat pelaksanaan pengaturan dalam UU PDP dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah diundangkan pada 17 Oktober 2022 tahun lalu dan Regulasi itu menjadi tonggak penting tata kelola data pribadi di ranah digital di Indonesia.
Acara Diskusi Publik Implementasi UU PDP di Masing-masing Sektor, yang berlangsung di Hotel Amaroossa Grande Bekasi, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan "Kementerian Kominfo memerlukan masukan dalam penyusunan aturan pelaksanaan berkaitan dengan UU PDP. Karena setiap sektor itu punya karakteristik, bisnis model, dan bisnis prosesnya tersendiri. Inilah yang sebenarnya kita harapkan juga para sektor atau asosiasi,” jelasnya. Kamis (16/02/2023).
Lebih lanjut Dirjen Aptika Kementerian Kominfo mengharapkan setiap perwakilan asosiasi dapat menyumbangkan pendapat dan pandangan sebagai masukan yang komprehensif untuk keberlangsungan penyusunan aturan pelaksanaan dari UU PDP.
“Juga bisa ditindaklanjuti untuk kita ejawantahkan dalam aturan pelaksanaan yang sedang kita susun, semoga hasil dari diskusi ini bisa bermanfaat dalam implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia,” ungkapnya.
Diskusi publik implementasi UU PDP di masing-masing sektor menghadirkan pembicara Plt. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Ditjen Aptika Kominfo, Teguh Arifiyadi; Deputi Direksi Bidang Manajemen Data dan Informasi BPJS Kesehatan, Doni Hendrawan; Associate Director Data Privacy and Protection Deloitte, Eryk Budi Pratama; dan Head of Data Privacy Tokopedia, Irene Suryadi. Sesi diskusi berlangsung dua sesi yang diikuti peserta dari Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup publik dan privat.
Sumber : Kominfo.go.id Siaran Pers No. 18/HM/KOMINFO/02/2023
