SERDANG BEDAGAI – Dalam kunjungannya ke Desa Pon, Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas secara langsung meninjau pelayanan Puskesmas yang ada di sana, Sabtu (04/2/2023).
Hal utama yang dibahas adalah ingin melihat Peningkatan pelayanan publik dasar bidang kesehatan dan tata kelola birokrasi penanganan stunting.
"Kita cek berapa stunting di tempat ini, dan program apa yang sudah diberikan. Karena arahan Presiden Joko Widodo, stunting ini perlu mendapatkan perhatian khusus," ucapnya.
Lebih lanjut dikatakannya, secara nasional, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, prevalensi stunting ditargetkan turun hingga 14 persen pada 2024; dari posisi 2022 sebesar 21,6 persen. Tahun 2023 ditargetkan turun jadi 17,8 persen dan 2024 menjadi 14 persen.
“Maka ini harus dikeroyok bersama. Logical framework program penurunan stunting perlu disusun secara lebih efektif dan tepat sasaran dengan menghadirkan kolaborasi lintas elemen, mulai dari pemerintah, termasuk puskesmas, dunia usaha, RT/RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tenaga kesehatan, kepala desa, akademisi, hingga para kader kesehatan,” ujarnya.
Menteri Anas juga mengapresiasi berbagai upaya Pemkab Serdang Bedagai dalam mendorong pelayanan kesehatan, termasuk menurunkan stunting. “Tadi ada banyak kisah inovatif, juga tentu perlu ada penguatan tata kelola birokrasi agar programnya bisa berdampak lebih optimal. Selamat Pak Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya, terus berinovasi dan meningkatkan tata kelola birokrasi,” papar Anas.
Dia juga menambahkan, program penurunan stunting kini diakselerasi melalui skema digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE sendiri adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara (ASN), pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya.
Kementerian PANRB telah melakukan simulasi tata kelola birokrasi penanganan stunting di daerah, termasuk intervensi tambahan nutrisi yang ideal. "Saya sudah bicara dengan sejumlah kepala dinas kesehatan di beberapa kabupaten/kota, bagaimana tata kelola birokrasi penanganan stunting ini harus diperkuat, termasuk ketersediaan program dan anggaran untuk intervensi nutrisi bagi ibu hamil berisiko tinggi dan bayi di bawah dua tahun atau baduta," ujar Menteri Anas.
Saat ini telah dipetakan kabupaten/kota dengan tingkat prevalensi stunting tertinggi, yang ditautkan dengan tingkat kematangan SPBE-nya. Targetnya terpilih 100 kabupaten/kota menerapkan program penanganan stunting berbasis digital. Inovasi atau terobosan pada daerah-daerah tersebut nantinya bisa direplikasi bagi daerah lain, terutama pada daerah yang angka stunting nya masih cukup tinggi.
Menteri Anas berpesan, penyelesaian kasus stunting tidak hanya dilakukan di lapangan. Dari balik meja birokrasi, angka stunting ini juga harus bisa diturunkan dengan kebijakan yang tepat sasaran. "Arahan Presiden, Forkopimda ini harus bareng menangani stunting dan target birokrasi berdampak," pungkasnya
Dalam peninjauan tersebut, Menteri Anas didampingi Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya dan Kepala Puskesmas Desa Pon Meri Kristiani Ginting.
Sumber : HUMAS MENPANRB
