PALANGKA RAYA - Pemprov Kalteng menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penghitungan Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional (JF) Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) serta Fasilitasi Pembentukan Tim Penilai bagi Pemerintah Daerah.
Acara itu dihadiri Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Suhaemi mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, berlangsung di Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BPPMDDTT) Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (29/3/23).
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI selaku Instansi pembina ini memiliki peran sebagai pengelola JF PSM, bertanggung jawab dalam menjamin terwujudnya pembinaan pada instansi pengguna di Pemerintah Daerah.
Selain itu juga untuk memberikan pemahaman tentang pedoman penghitungan formasi sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 20 Tahun 2020.
Suhaemi mengatakan, kagiatan ini dapat menjadi momentum untuk melakukan pembinaan JF PSM pada seluruh Instansi pengguna khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng.
“Pelaksanaan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita semua sebagai Instansi pengguna, informasi dan pendampingan oleh Kemendesa PDTT sangat diperlukan utamanya berkaitan dengan manajemen jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalteng Aryawan menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini akan membantu instansi pengguna JF PSM untuk memahami persyaratan dan prosedur terkait dengan penghitungan kebutuhan formasi, pembentukan tim penilaian angka kredit serta dukungan administrasi kepegawaian lainnya.
“Hal ini tentunya akan turut mendukung percepatan terwujudnya pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat menuju kemandirian desa yang berkelanjutan,” katanya.
Untuk diketahui, Kalteng merupakan Provinsi dengan Jabatan Fungsional PSM terbanyak dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Kalimantan, yakni dengan jumlah 129 PSM, kemudian Kaltim 81 PSM, Kalbar 66 PSM, Kaltara 35 PSM dan Kalsel 26 PSM.
Tampak hadir Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Banjarmasin Ahmad Syahrir, Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel Faried Fakhmansyah, Kepala Dinas PMD Provinsi Kaltim Anwar Sanusi, Kepala Dinas PMD Kabupaten Bulungan Mahmuddin, Kepala BKPSDM Kabupaten Kotawaringin Timur Kamarudin.
Turut hadir secara virtual Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Luthfiyah Nurlaela.
Pewarta : Antonius Sepriyono Liputan SBM
.jpeg "Rahmat-Eko Tekankan Investasi yang Berpihak pada Kesejahteraan Masyarakat Kobar")
.jpeg "Palangka Raya Fokus Minimalkan Volume Sampah, Kelurahan Menteng Pinjamkan Tosa untuk RT")
