.jpg)
PALANGKA RAYA - Dalam rangka memperingati May Day atau Hari Buruh, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi bekerja sama dengan Asosiasi pengusaha Indonesia (APINDO) melaksanakan dialog sosial. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Ballroom Hotel Aquarius Kota Palangka Raya, Senin (1/5/2023).
Ketua PC Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( PD FSP. PPKSPSI) Kabupaten Katingan, Andreas M Boy, yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasinya kepada Disnakertrans dan Apindo atas terselenggaranya kegiatan dialog tersebut.
"Dengan dilaksanakannya dialog terbuka malam ini, harapan kami kepada pihak pemerintah dan pengusaha yang beroperasi di Kalteng, mudah-mudahan dengan adanya keluh kesah dari kami dan rekan-rekan pekerja agar dapat membuka pintu hati pemerintah dan pengusaha.Kami berharap sangat mengharapkan kedepannya para buruh dapat lebih baik lagi kesejahteraannya dan tidak ada lagi intimidasi dan pekerjaan paksa di lapangan yang dialami oleh teman teman buruh," ucapnya.
Lebih lanjut dia menyampaikan, dirinya dan perwakilan dari serikat buruh lainnya berharap setelah dialog ini dilaksanakan, agar pemerintah Kalteng dapat memberikan saran kepada para pengusaha yang ada di Kalteng, untuk dapat memberikan dan melakukan perjanjian kerja sama yang baik dan penyesuaian upah sesuai dengan UMR yang sudah ditetapkan. Agar kedepannya tercipta rasa kedamaian dan kenyamanan bagi seluruh pekerja di Kalteng, dan kedepannya tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti saling melaporkan atau menyalahkan satu sama lain.
Sedangkan ditempat yang sama Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalimantan Tengah, Frans Martinus, menjelaskan kepada awak media, kerjasama yang dilakukan Apindo dengan pemerintah Kalteng dalam mengadakan Dialog sosial ini agar peringatan May Day yang selau identik dengan aksi demonstrasi buruh menjadi lebih humanis dengan mengadakan kegiatan Dialog Sosial.
Lebih lanjut, Frans mengungkapkan pemerintah provinsi Kalteng dan asosiasi pengusaha tentunya tidak boleh lagi mentolerir pengusaha yang nakal, karena hal ini dapat mengganggu iklim investasi dan keamanan wilayah Kalteng.
"Kita berterima kasih kepada pemerintah yang telah sangat besar atensinya dalam hal menjalin relasi tripartit antar pemerintah pengusaha dan pekerja. artinya silaturahmi dan keguyuban yang telah terjalin ini bisa lebih baik dan ditingkatkan lagi," jelasnya.
Dalam setiap diskusi dan rapat, ada perbedaan pendapat dan perbedaan itu adalah hal yang biasa dan wajar. Dialog Sosial yang dilaksanakan pada hari ini dilaksanakan untuk mencari solusi. "Aksi teriak tanpa ada solusi untuk apa," demikian Frans.
Pewarta : Andy Ariyanto | Liputan SBM
