PALANGKA RAYA - Kegiatan Penilaian Kinerja Tahap 2 dan Pameran Inovasi Stunting Tahun 2023 resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Bappedalitbang Kalteng, Rabu (31/5/2023).
Wagub Edy Pratowo mengatakan bahwa percepatan stunting menjadi salah satu agenda prioritas nasional dan daerah termasuk Kalteng, khususnya untuk mempercepat pembangunan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing.
"Mengingat masalah stunting dapat menjadi penghambat dari pembangunan manusia Indonesia yang cerdas dan produktif, maka dalam pelaksanaannya diperlukan sebuah penilaian kinerja untuk mengevaluasi pelaksanaan delapan aksi konvergensi penurunan stunting yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan menggunakan instrumen penilaian berdasarkan indikator dan periode waktu yang ditetapkan,” kata Wagub.
Selain itu, Wagub menyebut upaya pencegahan stunting membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi dan kelompok sasaran prioritas.
“Untuk mencapai keterpaduan integrasi tersebut memerlukan keselarasan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian baik lintas sektor maupun antar Pemerintah dan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Kalteng, Kaspinor dalam laporannya menyampaikan dalam rangka peningkatan konvergensi percepatan penurunan Stunting di daerah melalui 8 (delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting sebagai wujud implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Mengacu pada surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440.5.7/4190/Bangda perihal Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi memperhatikan Juknis Penilaian Pemerintah Provinsi terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting edisi revisi ketiga 2023.
Penilaian kinerja intervensi penurunan stunting Terintegrasi merupakan proses penilaian kemajuan kinerja Kabupaten/kota dalam melakukan upaya untuk memperbaiki konvergensi intervensi gizi (spesifik dan sensitive).
Perbaikan ini dilakukan melalui pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi/integrasi dalam perencanaan, penganggaran, implementasi, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan. Pelaksanaan aksi integrasi ini diharapkan meningkatkan jumlah rumah tangga 1000 hari pertama kehidupan (HPK) yang dapat mengakses intervensi gizi secara lengkap (konvergen) di kabupaten/kota.
Menurut data SSGI tahun 2022, Provinsi Kalimantan Tengah berhasil menurunkan angka stunting sebesar 26,9%, turun 0,5 poin dari tahun 2021 yang sebelumnya berada di angka 27,4. Dan penurunan prevalensi stunting masih jauh dari kondisi yang diharapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi program-program penurunan stunting harus segera dilaksanakan secara maksimal. Berbagai program harus lebih terintegrasi dengan lebih baik antar semua kelembagaan dan instansi.
"Provinsi Kalimantan Tengah tetap optimis dapat melakukan semua program dan kegiatan secara terintegrasi, penguatan struktur dan fungsi TPPS di setiap jenjang, penguatan penganggaran dan peningkatan cakupan pelayanan posyandu,dan fokus intervensi pada keluarga sasaran berisiko stunting," kata Kaspinor.
Lebih lanjut Kaspinor menyampaikan, tujuan dari dilaksanakannya penilaian kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting adalah untuk mengukur tingkat Kabupaten/Kota dalam kinerja pemerintah pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan daerah stunting, memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting kemudian mengevaluasi kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting dan mengapresiasi kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota stunting.
Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM
