 |
| Suasana pers rilis profil kemiskinan di Provinsi Kalteng Maret 2023. |
"Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 142,17 ribu orang, turun 2,35 ribu orang terhadap September 2022 dan turun 2,93 ribu orang terhadap Maret 2022," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalteng, Eko Marsoro dalam pers rilis yang dilaksanakan di ruang pertemuan BPS Kalteng, Jalan Kapten Piere Tandean, Palangka Raya, Senin (17/7/2023).
Lanjutnya, penduduk miskin perkotaan pada Maret 2023 sebesar 4,78 persen, turun 0,31 persen poin dari September 2022. Tetapi untuk wilayah perdesaan, sedangkan persentase penduduk miskin sebesar 5,35 persen mengalami peningkatan 0,03 persen dari September 2022.
Jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebanyak 2,83 ribu orang dari 59,93 ribu orang pada September 2022 menjadi 57,10 ribu orang pada Maret 2023. Tetapi, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan naik sebanyak 0,46 ribu orang dari 84,60 ribu orang pada September 2022 menjadi 85,06 orang pada Maret 2023.
Sementara itu Garis Kemiskinan (GK) pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp 596.184,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 461.296,- (77,37 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 134.888,- (22,63 persen).
"Pada Maret 2023, secara rata-rata rumah tangga miskin di Kalimantan Tengah memiliki 4,58 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata sebesar Rp 2.730.523,-/rumah tangga miskin/bulan," sebut Eko.
Secara umum kemiskinan di provinsi Kalteng, dalam periode Maret 2016 - Maret 2023, menunjukkan tren penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase.
Jumlah penduduk miskin di provinsi Kalteng menurun dari 143,49 ribu orang di Maret 2016 menjadi 142,17 ribu orang pada Maret 2023. Penurunan persentase kemiskinan juga terjadi dari 5,88 persen menjadi 5,11 persen.
Berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal, periode Maret 2022-Maret 2023, jumlah penduduk miskin di perkotaan menurun sebesar 2,74 ribu orang (0,39 persen) dari 59,84 ribu orang Maret 2022 menjadi 57,10 ribu orang Maret 2023.
Jika dibanding September 2022 penduduk miskin juga mengalami penurunan sebesar 2,83 ribu orang (0,31 persen). Penduduk miskin di perdesaan Maret 2023 menurun sebanyak 0,20 ribu orang (0,01 persen) dibandingkan Maret 2022 dari 85,26 ribu orang menjadi 85,06 ribu orang. Meski demikian, jika dibanding pada September 2022 penduduk miskin mengalami peningkatan. Terjadi peningkatan sebesar 0,46 ribu orang (0,03 persen) dari 84,60 ribu orang.
Pada Maret 2023, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras dan rokok kretek filter masih memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 19,82 persen dan 15,14 persen di perkotaan.
Di perdesaan, beras memberi sumbangan sebesar 25,57 persen dan rokok kretek filter 14,64 persen. Komoditi lainnya adalah daging ayam ras (6,28 persen di perkotaan dan 4,63 persen di perdesaan), telur ayam ras (4,19 persen di perkotaan dan 3,81 persen di perdesaan), mie instan (3,07 persen di perkotaan dan 3,21 di perdesaan), gula pasir (2,65 persen di perkotaan dan 3,54 persen di perdesaan), bawang merah (2,03 persen di perkotaan dan 2,38 di perdesaan), dan seterusnya.
Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan (8,20 persen di perkotaan dan 9,03 persen di perdesaan), bensin (4,28 persen di perkotaan dan 2,73 persen di perdesaan), listrik (3,34 persen di perkotaan dan 1,62 persen di perdesaan) , perlengkapan mandi, pendidikan dan seterusnya.
Adapun program bantuan sosial dan program yang meningkatkan produktivitas bagi masyarakat miskin, juga berpengaruh dalam mengurangi jumlah angka kemiskinan. Adapun program bantuan sosial salah satunya seperti bantuan sosial (bansos), sedangkan program untuk meningkatkan produktivitas salah satunya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Oleh karena itu kita berharap, dengan adanya data profil kemiskinan ini menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Pemerintah dan stakeholder terkait lainnya dalam rangka pengentasan kemiskinan khususnya di Provinsi Kalteng," pungkasnya.
Pewarta : Antonius Sepriyono | Liputan SBM
