Palangka Raya - Kabut Asap akibat dari kebakaran hutan dan lahan membuat seluruh perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan yang telah memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) bahu membahu menurunkan anggotanya dalam menangani kebakaran dan hutan di wilayahnya masing masing. Hal ini dikatakan oleh H. Agustan Saining, S.Hut., M.Si. Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah kepada awak media usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Di Aula Jayang Tingang Lantai Satu kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Jumat, 06/10/2023.
Agustan juga mengatakan, apabila perusahaan tidak memiliki PBPH, maka akan berpotensi dilakukan pencabutan izin operasi dari perusahaan tersebut. Dia juga mengatakan bahwa Beberapa lahan yang terbakar akhir-akhir ini sebagian besar adalah lahan HPL dan lahan milik masyarakat dan sampai sejauh ini untuk lahan PBPH tidak ada dan Apabila nantinya ada terdeteksi PBPH yang terbakar, maka tim Gakkum pusat akan segera turun untuk menindaklanjuti.
“ Alhamdulillah hingga saat ini perusahaan yang memiliki PBPH tidak ada yang bermasalah dalam artian semuanya aman. Dan tadi sesuai himbauan dari Gubernur agar kawan-kawan PBPH selain mengendalikan karhutla di wilayahnya, PBPH juga turut membantu untuk di wilayah kota Palangka Raya. Untuk hal tersebut, sejak awal kami sudah menghimbau untuk menjaga lingkungan PBPH masing masing. Untuk bantuan yang telah disiapkan oleh PBPH antara lain menyiapkan tim pengendalian Karhutla, menara api dan memiliki minimal dua regu patroli karhutla serta dua regu pemadam, dan seluruh perusahaan PBPH wajib melaksanakan hal tersebut,” ucap Agustan Pada Kamis, (05/10).
Perlu diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk menindak lanjuti bencana kabut asap yang akhir-akhir ini melanda Kota Palangka Raya dan beberapa kabupaten lainnya di wilayah Kalteng, yakni dengan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), dan Rakor ini dirangkai dengan rapat pengendalian inflasi dan ketahanan pangan akibat dari dampak El Nino yang terjadi di wilayah Kalteng.
Rakor Dipimpin langsung oleh Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran, Wagub Kalteng Edy Pratowo, Sekda Kalteng Nuryakin, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Iwan Setiawan, Kajati Pathor Rahman, Danrem 102/PJG Brigjen TNI Bayu Permana, dan Wakapolda Kalteng Brigjen Pol. Mohamad Agung Budijono.
Dalam Rakor ini Gubernur juga memberikan beberapa Arahan kepada setiap kepala Daerah Di 13 kabupaten dan satu Kota di Kalimantan Tengah yakni :
- Untuk peningkatan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalteng 2023;
- Gunakan belanja tidak terduga untuk menambah jumlah personil yang melakukan pemadaman,dari pagi sampai malam sehingga pemadaman karhutla yang masih benar benar bisa ditugaskan penangannya. Selama tanggap darurat;
- Melaksanakan penanganan dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan terhadap kesehatan,pendidikan, perekonomian, dan dampak lainnya; dan
- Seluruh Bupati, PJ bupati dan PJ Walikota yang terjadi karhutla yang masif tidak boleh meninggalkan wilayahnya. Sampai Karhutla benar-benar Terkendali.
Pewarta : Antonius Supriono
