 |
| Foto bersama usai rapat koordinasi di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng. |
Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, yang dipimpin oleh Gubernur Kalteng, H. Sugianto Sabran, Selasa (23/1/2024).
Dalam pertemuan tersebut, Sugianto Sabran memberikan instruksi kepada berbagai instansi Pemprov Kalteng, seperti BPBPK, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta TNI/Polri, dan stakeholders lainnya untuk segera turun ke lapangan membantu pemerintah kabupaten/kota yang terdampak banjir.
Instruksi ini mencakup langkah-langkah konkret seperti membuka dapur umum, mendirikan posko kesehatan, mengevakuasi warga, dan mendistribusikan bantuan logistik.
Gubernur juga menekankan perlunya penanganan simultan terhadap berbagai permasalahan yang muncul seiring banjir, termasuk inflasi yang dapat mempengaruhi perekonomian.
"Banjir melanda, inflasi menghantam perekonomian, semuanya harus kita hadapi dan ditangani simultan secara bersamaan," kata Sugianto Sabran.
Dalam konteks ini, Sugianto Sabran menegaskan bahwa semua aspek ini harus dihadapi dan ditangani bersama-sama.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalteng, Ahmad Toyib menjelaskan bahwa tiga kabupaten tersebut telah menetapkan status tanggap darurat.
Kabupaten Barito Utara, Kapuas, dan Murung Raya menjadi fokus Pemprov Kalteng untuk memberikan bantuan sejak 23 Januari hingga 1 Februari 2024.
"Dengan dasar itu maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah segera menetapkan status tanggap darurat banjir, terhitung mulai 23 Januari 2024 sampai 1 Februari 2024," ungkapnya.
Data dari BPBPK Kalteng menunjukkan dampak signifikan di beberapa kecamatan. Misalnya, di Kabupaten Barito Utara, tujuh kecamatan seperti Lahei, Teweh Baru, dan Gunung Timan terdampak, memengaruhi 28,693 jiwa.
Di Kabupaten Kapuas, banjir melibatkan Kecamatan Pasak Talawang, mengakibatkan 4,028 warga dan 920 rumah terendam dengan ketinggian air mencapai 130 centimeter. Kota Palangka Raya juga turut terkena dampak, terutama di tiga kelurahan di Kecamatan Jekan Raya, dengan 90 kepala keluarga terdampak.
Di tengah kesulitan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk menambah jumlah dapur umum, bekerja sama dengan TNI dan Polri, serta mengirim tenaga kesehatan dan posko pengungsian banjir untuk membantu masyarakat di masa yang sulit ini, baik selama banjir maupun setelahnya.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk mengatasi konsekuensi bencana banjir yang melibatkan ribuan jiwa di wilayah tersebut.
Pewarta : Antonius Sepriyono
