LIPUTANSBM.COM, PALANGKA RAYA - Pemerintah provinsi kalteng buka acara Sosialisasi pengenaan sanksi Denda Administratif terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio (SFR) dan Alat perangkat telekomunikasi serta layanan perizinan pada dinas bergerak darat, yang diadakan Balai Monitoring (Balmon) spektrum frekuensi Radio kelas II Palangka Raya di Swiss-Bel Hotel danum. Kamis, 07/03/2024.
Acara sosialisasi ini dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Sri Suwanto mewakili Gubernur Kalteng, dihadiri Kepala Kominfo Kalteng Agus Siswadi, beserta unsur Forkopimda Kalimantan Tengah.
Membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah Asisten Bidang Administrasi umum setda Sri Suwanto mengatakan bahwa sekarang ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tumbuh dengan begitu pesat.
Hal ini bagaikan dua sisi mata koin, selain memiliki dampak positif, tentu ada pula juga dampak negatif yang bisa ditimbulkannya. maka Regulasi pun diperlukan agar penggunaan perangkat telekomunikasi di Indonesia dipastikan aman dan sesuai peruntukan.
“Pemanfaatan teknologi itu harus mematuhi dan memenuhi regulasi yang ditentukan, sehingga tidak membahayakan keamanan negara dan keselamatan manusia, Berbicara soal Spektrum Frekuensi Radio atau dikenal dengan singkatan SFR itu sendiri merupakan sumber daya alam terbatas yang sangat penting bagi kehidupan manusia di era modern. Spektrum Frekuensi Radio digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti komunikasi, penyiaran, dan bahkan navigasi, “ucapanya.
Dikatakannya juga bahwa Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang tidak tertib, dapat mengakibatkan gangguan terhadap berbagai layanan publik, diantaranya komunikasi seluler, penerbangan, dan penyiaran.
Untuk itu, penggunaan spektrum frekuensi radio perlu diatur melalui ketentuan perundang-undangan, agar berjalan sesuai parameter teknis yang memenuhi standar.
“Terkait hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan sejumlah peraturan, antara lain Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.”jelasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan mengenai pengawasan dan pengendalian Spektrum Radio dan alat/perangkat telekomunikasi pasca diundangkannya Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja dalam UU nomor 6 tahun 2023 yaitu pengaturan sanksi administratif terhadap pelanggaran pengguna Spektrum Radio dan alat/perangkat telekomunikasi.
“Sosialisasi ini menjadi salah satu upaya penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap berbagai peraturan penggunaan SFR dan APT yang tertib dan mematuhi standar parameter teknis, seperti tinggi pemancar, daya pancar, dan penggunaan frekuensi harus sesuai izin yang diberikan oleh Pemerintah., “pungkasnya.
.jpeg "Rahmat-Eko Tekankan Investasi yang Berpihak pada Kesejahteraan Masyarakat Kobar")
