 |
| Foto: Bobby Hartadhy Toeweh, S.E., M.Si.,CFrA. |
LIPUTANSBM.COM, Palangka Raya - Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan Tahun 2023. Dalam survei tersebut, Kalteng masuk dalam tiga besar provinsi dengan tingkat penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tertinggi di Indonesia.
Berdasarkan hasil survei, penyalahgunaan dana BOS di Kalteng terbagi dalam beberapa bentuk, antara lain pemerasan/potongan/pungutan (8,74%), nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa/proyek (20,52%), penggelembungan biaya penggunaan dana (30,83%), dan bentuk lainnya (39,91%).
Ketua Forum Penyuluh Antikorupsi (Paksi) Kalteng, Bobby Hartadhy Toeweh, S.E., M.Si.,CFrA., mengakui bahwa temuan ini menjadi pukulan yang luar biasa bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kalteng. Namun, Bobby menekankan pentingnya tidak bereaksi emosional terhadap hasil survei tersebut.
“Survei integritas ini melibatkan masyarakat sebagai responden yang dianggap mengetahui permasalahan yang terjadi. Namun, perlu dipertanyakan apakah responden benar-benar mengetahui detail kejadian, termasuk apakah mereka adalah pengelola dana BOS yang mengalami pemotongan atau pemerasan,” ujar Bobby saat diwawancarai oleh awak media Liputan SBM di sekretariat Forum Penyuluh Anti Korupsi Kalteng. Selasa (10/06/2024).
Bobby juga menyoroti kemungkinan adanya kebingungan di antara responden terkait dengan pengelolaan dana BOS dan dana DAK fisik Pendidikan, yang identik dengan proses pengadaan barang dan jasa.
Untuk menanggapi hasil survei, Bobby menyarankan agar fokus diarahkan pada rekomendasi KPK yang mencakup peningkatan sumber daya manusia (SDM) guru-guru pengelola dana BOS, perbaikan sistem transparansi pengelolaan dana BOS di semua jenjang pendidikan agar masyarakat paham pengelolaan dan peruntukannya, serta peningkatan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota dan Provinsi.
Lebih lanjut, Bobby mengusulkan adanya kajian lebih mendalam terhadap usulan KPK mengenai pengawasan internal perguruan tinggi. Terutama terkait pola hubungan pengawasan Perguruan tinggi terhadap anggaran pemerintah. Selain itu, perlu peningkatan pemahaman melalui edukasi anti korupsi kepada seluruh pimpinan dan tenaga pendidik.
Dengan demikian, langkah-langkah konkret diharapkan dapat diambil untuk memperbaiki dan mengawasi penggunaan dana BOS agar lebih transparan dan akuntabel di masa mendatang.
“Saya berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat mengumpulkan data dan fakta yang sebenarnya untuk menyelesaikan permasalahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, penting untuk menjelaskan kepada masyarakat Kalteng agar asas transparansi dapat terwujud,” tutup Bobby.
Redaktur : Rizal
