LIPUTANSBM.COM, PALANGKA RAYA – Himpunan Mahasiswa Daerah (Hima) se-Kalimantan Tengah angkat bicara terkait adanya deklarasi yang mengatasnamakan mahasiswa dan aktivis Kalimantan Tengah untuk mendukung salah satu pasangan calon gubernur.
Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi video viral di akun TikTok "huma.betang," yang menuai kontroversi di kalangan masyarakat dan mahasiswa. Deklarasi tersebut dinilai tidak mewakili suara kolektif mahasiswa Kalimantan Tengah.
Komunikator Hima se-Kalimantan Tengah, Fardoari, didampingi oleh ketua Hima dari beberapa kabupaten, menyampaikan bahwa deklarasi itu tidak mencerminkan aspirasi mahasiswa secara keseluruhan.
Ia menegaskan, mahasiswa memiliki peran vital sebagai agen perubahan dan penyambung aspirasi masyarakat, sehingga tindakan sepihak ini dianggap merugikan citra mahasiswa.
"Kami sangat menyayangkan tindakan ini karena bisa mencederai marwah mahasiswa. Mahasiswa adalah katalisator perubahan dan suara masyarakat, sehingga narasi yang dibangun dalam deklarasi tersebut, yang mengatasnamakan mahasiswa se-Kalimantan Tengah, tidak dapat kami terima," tegas Fardoari pada Kamis (19/9/2024).
Fardoari juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang baik antar organisasi mahasiswa untuk mencegah kesalahpahaman yang bisa memecah belah. Hima se-Kalimantan Tengah berencana mengadakan diskusi terbuka guna membahas permasalahan di tiap kabupaten dan mencari solusi bersama.
Selain itu, Fardoari berharap semua pihak yang terlibat dalam deklarasi dapat menghormati pandangan Himpunan Mahasiswa Daerah Kalimantan Tengah dan fokus pada dialog konstruktif demi kemajuan bersama.
Dalam rilis resmi yang disampaikan Hima se-Kalteng, acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Hima dari beberapa kabupaten/kota, termasuk Hima Bartim, Hima Seruyan, Hima Pulang Pisau, Hima Palangka Raya, Hima Lamandau, Hima Pakat Katingan, dan IPMK Kota Waringin Timur.
Dialog dan kebersamaan mahasiswa se-Kalimantan Tengah diharapkan bisa menjaga integritas mahasiswa sebagai agen perubahan yang netral dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan politik tertentu. (red)
