 |
| Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas Tim Pendataan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat. |
Dalam sambutan yang dibacakan oleh Kepala Bidang Pembinaan Usaha Perkebunan, Muhamad Rus’an, Kepala Dinas Perkebunan Kalteng, H. Rizky Ramadhana Badjuri, menekankan pentingnya Bimtek ini sebagai upaya untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan peserta mengenai pemetaan dan pendataan kebun sawit rakyat.
“Pelatihan ini, yang juga mencakup pelatihan sistem informasi geografis tingkat operator, bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat tentang perkebunan kelapa sawit rakyat. Hal ini penting untuk mengoptimalkan tata kelola perkebunan yang berkelanjutan dan mendukung usaha budidaya milik pekebun,” jelas Muhamad Rus’an.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, yang hadir untuk membuka acara tersebut, menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap kegiatan ini.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, saya menyambut baik penyelenggaraan Bimbingan Teknis ini. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Menurut Edy Pratowo, sektor perkebunan kelapa sawit memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Selain berkontribusi terhadap kesejahteraan rakyat, sektor ini juga meningkatkan devisa negara, menyediakan lapangan kerja, serta membuka peluang usaha yang berkelanjutan.
Namun, ia juga menggarisbawahi tantangan yang dihadapi selama tiga dekade pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah.
"Pemerintah belum sepenuhnya memiliki data dan informasi yang akurat mengenai pengelolaan lahan sawit oleh rakyat. Data yang ada selama ini hanya estimasi dengan validasi yang rendah," tutur Edy.
Kekurangan data yang akurat ini sering kali menyebabkan kebijakan yang tidak tepat sasaran, termasuk dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan bantuan bibit serta pupuk.
“Oleh karena itu, memperbaiki data dan informasi mengenai perkebunan sawit rakyat menjadi langkah kebijakan jangka pendek yang sangat strategis,” tegas Edy Pratowo.
Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya keras membangun database perkebunan sawit rakyat yang lengkap, termasuk data spasial yang akurat. Database ini akan menjadi fondasi penting bagi kebijakan di masa depan.
Sebagai bagian dari upaya pemutakhiran data, pemerintah menggunakan berbagai sumber pendanaan, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, untuk mendukung kegiatan pendataan perkebunan kelapa sawit rakyat. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih representatif dan akurat, baik secara tabular maupun spasial.
Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya teknologi dalam mendukung akurasi pendataan. Ia berharap melalui Bimbingan Teknis ini, para petugas pendataan di kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengumpulkan data perkebunan sawit rakyat dan menggunakan teknologi yang tepat.
“Di kesempatan ini, saya tegaskan untuk melakukan pendataan dengan akurat, menggunakan teknologi sebagai pendukung, sehingga seluruh perkebunan kelapa sawit rakyat di Provinsi Kalimantan Tengah terdata dengan baik,” pungkasnya. (red)
