LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - Penjabat Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2024 yang diselenggarakan secara daring dari ruang Command Center Kantor Wali Kota Palangka Raya, Rabu (23/10).
Kegiatan yang diadakan oleh Satgas P2DD ini mengusung tema “Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah” dan berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat.
Hadir dalam acara ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Satgas P2DD memaparkan capaian penting dari program digitalisasi transaksi pemerintah daerah, yang diklaim telah menunjukkan perkembangan positif sejak 2023 hingga pertengahan 2024.
Menurut Airlangga, akselerasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata dan efisien.
Dalam pemaparannya, Menko Airlangga menekankan pentingnya peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai motor penggerak ekosistem digitalisasi pajak dan retribusi.
Menurutnya, BPD perlu beradaptasi dan meningkatkan layanan berbasis teknologi agar dapat menyediakan fasilitas transaksi yang memudahkan masyarakat serta meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran daerah.
Menanggapi hal tersebut, Hera Nugrahayu menyatakan optimismenya terhadap keberlanjutan program digitalisasi ini. Menurutnya, Pemerintah Kota Palangka Raya siap berpartisipasi aktif dalam transformasi digital nasional, terutama dalam hal integrasi sistem ekonomi keuangan digital yang bersifat menyeluruh.
“Digitalisasi merupakan bagian penting dari upaya kami mendukung perkembangan ekonomi daerah, dan ini membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan,” ujarnya.
Rakornas P2DD 2024 ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPD di seluruh Indonesia.
Selain mempercepat digitalisasi transaksi, langkah ini juga dinilai dapat mengurangi ketergantungan pada metode transaksi konvensional, meminimalkan potensi kebocoran pendapatan, dan meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran daerah.
Pewarta : Andy Ariyanto