 |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA - DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat paripurna kelima pada masa persidangan pertama dengan agenda mendengarkan tanggapan Gubernur Kalteng terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2025, Selasa (12/11/2024).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, dan dihadiri Plt. Sekretaris Daerah, Katma F. Dirun, anggota DPRD, perwakilan SOPD, serta unsur Forkompimda.
Arton menyatakan bahwa jawaban gubernur bertujuan untuk memberikan klarifikasi atas pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi terkait rancangan APBD Kalteng tahun 2025.
"Tanggapan ini memberikan penjelasan atas pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Perda APBD 2025," ujar Arton dalam sambutannya.
Plt. Sekda Katma F. Dirun, yang membacakan pidato jawaban gubernur, mengapresiasi masukan dari Fraksi PDI Perjuangan terkait peningkatan pelayanan publik dalam bidang kesehatan, pendidikan, pengembangan SDM, pembinaan UMKM, dan infrastruktur.
Ia memastikan pemerintah provinsi akan menyusun program-program yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.
Menanggapi Fraksi Golkar, Katma menegaskan bahwa Pemprov Kalteng akan berupaya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh sektor.
Dalam APBD 2025, Pemprov berencana mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan pembaruan regulasi yang memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan global.
Alokasi anggaran, lanjut Katma, akan diprioritaskan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan pemanfaatan aplikasi SIPD untuk memastikan pengeluaran sesuai prioritas.
"Hal ini diharapkan selaras dengan harapan Fraksi Golkar untuk meningkatkan PAD, mendukung belanja daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi stabil," jelasnya.
Terkait pandangan Fraksi PKB tentang aspirasi masyarakat yang akan dimasukkan dalam APBD 2025, Katma menjelaskan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD yang disetujui dalam Musrenbang 2024 akan dimasukkan melalui mekanisme SIPD. Perubahan baru di luar RKPD 2025 hanya bisa diusulkan melalui perubahan RKPD.
Ia juga menjawab masukan Fraksi Nasdem mengenai Jambore Tani dan distribusi sembako menjelang Pilkada 2024.
Menurutnya, Jambore Tani merupakan program terencana dalam RKPD 2024 yang bertujuan untuk memperkuat konsolidasi sektor pertanian di Kalteng.
"Dukungan dan masukan dari seluruh fraksi sangat dihargai untuk menciptakan APBD yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (red)
