LIPUTANSBM.COM, Kalimantan Selatan — Aspihani Ideris, tokoh pencetus ide pemekaran Kabupaten Gambut Raya sekaligus pengacara nasional, melontarkan kritik tajam terkait pengadaan mobil dinas mewah untuk pimpinan DPRD Kabupaten Banjar periode 2024-2029. Ia menilai kebijakan ini tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini yang tengah menghadapi berbagai tekanan finansial.
“Saya tidak melihat ada urgensinya menyediakan mobil dinas yang terkesan sangat mewah untuk unsur pimpinan DPRD Kabupaten Banjar,” ujar Aspihani saat dihubungi dari Kedutaan Besar Malaysia, Selasa (26/11/2024).
Tokoh asal Sungai Tabuk ini menegaskan, sebagai wakil rakyat, pimpinan DPRD seharusnya menunjukkan empati terhadap masyarakat yang masih banyak hidup dalam kesulitan ekonomi. Penggunaan uang rakyat untuk mobil dinas mewah, menurutnya, tidak sejalan dengan amanat rakyat yang mereka wakili.
"Eksekutif mendapatkan gaji dari pajak masyarakat. Sangat tidak elok jika uang hasil pajak tersebut digunakan untuk kepentingan mobilitas mewah seperti itu. Apalagi dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan saat ini, gunakan hati nurani sebelum mengambil keputusan," imbuh Aspihani, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum P3HI, organisasi advokat nasional yang berbasis di Gambut, Kalimantan Selatan.
Direktur Eksekutif LEKEM Kalimantan ini juga sejalan dengan pernyataan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Banjar, H. Muhammad Rofiqi, yang sebelumnya menyatakan keberatannya terhadap penggunaan mobil dinas mewah bagi unsur pimpinan dari partainya.
“Saya mendukung sikap H. Muhammad Rofiqi yang meminta agar unsur pimpinan dari Partai Gerindra tidak menggunakan mobil dinas mewah ini. Ini langkah yang tepat untuk menjaga kepekaan dan kredibilitas di mata rakyat,” kata Aspihani.
Lebih lanjut, Aspihani mengingatkan bahwa pengadaan mobil dinas mewah bisa memengaruhi independensi legislatif dalam mengawasi eksekutif dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. “Kita tidak ingin hal ini membuat pihak legislatif kehilangan keberanian untuk kritis terhadap eksekutif. Mereka duduk di kursi dewan atas kepercayaan rakyat, jadi kritik dari masyarakat adalah hal yang wajar,” tegasnya.
Berdasarkan pantauan, pimpinan DPRD Kabupaten Banjar telah menerima empat unit mobil dinas Hyundai Palisade. Satu unit tipe Signature XRT disediakan untuk Ketua DPRD Banjar, H. Agus Maulana, dengan harga Rp1.074.000.000. Sementara tiga unit lainnya, tipe Signature, diberikan kepada para wakil ketua, yakni Irwan Bora, Akhmad Rizanie Anshari, dan KH Ali Murtado, masing-masing seharga Rp1.039.000.000.
Manajer Hyundai Banjarmasin, Hans Coky, membenarkan harga kendaraan tersebut. “Palisade tipe Signature XRT harganya Rp1.074.000.000, sedangkan tipe Signature non-XRT Rp1.039.000.000,” jelasnya saat dikonfirmasi sejumlah awak media.
Langkah ini menuai polemik di tengah masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan sensitivitas pemerintah daerah dalam menentukan prioritas anggaran, terlebih di tengah situasi ekonomi yang dinilai semakin sulit.
Aspihani berharap, para wakil rakyat, terutama pimpinan DPRD Banjar, dapat lebih bijak dan mendengar suara rakyat. “Keputusan seperti ini akan selalu menjadi sorotan masyarakat. Sebagai pejabat publik, kepekaan sosial dan integritas harus selalu menjadi prioritas utama,” pungkasnya. (RED)
