Kepala BPKAD Kota Palangka Raya, Andri Permana. (Ist) |
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya, Andri Permana, menekankan bahwa pengelolaan barang milik daerah yang baik dan efisien dapat mendukung berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Andri menyebutkan bahwa pengelolaan aset daerah yang optimal tidak hanya penting untuk mendongkrak PAD, tetapi juga berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik.
Menurutnya, pengelolaan aset yang sesuai standar akan memastikan bahwa penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat jangka panjang.
“Sistem pengelolaan aset daerah yang benar akan memberikan kontribusi positif, tidak hanya pada sisi keuangan, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas layanan publik,” ujar Andri dalam keterangannya, Selasa (13/11/2024).
Salah satu aspek yang ditekankan dalam pengelolaan aset adalah penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 17, yang berfokus pada Properti Investasi.
Andri menjelaskan, standar ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan properti dan aset dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi yang berlaku. Ia menekankan bahwa pengelolaan yang sesuai standar dapat menghindari ketidakjelasan dalam penggunaan aset dan memastikan aset daerah termanfaatkan dengan optimal.
Dengan PSAP 17, pemerintah daerah diharapkan memiliki data yang lebih jelas dan akurat mengenai status kepemilikan serta nilai ekonomis dari setiap aset yang dimiliki. Hal ini dianggap penting untuk mempermudah proses pemanfaatan aset yang berpotensi memberikan pemasukan bagi kas daerah.
Lebih lanjut, Andri menjelaskan bahwa pengelolaan aset tidak hanya difokuskan pada aspek finansial, tetapi juga pada pemeliharaan dan pemanfaatan jangka panjang. Pengelolaan yang berkelanjutan diharapkan mampu menjaga kualitas fasilitas publik serta mendukung program pembangunan daerah yang lebih stabil dan efisien.
“Barang milik daerah yang dikelola dengan benar akan terus memberikan manfaat yang berkelanjutan, menjaga kualitas layanan, serta mendukung pembangunan daerah yang merata,” kata Andri.
Andri juga menekankan pentingnya pemahaman yang baik dari setiap perangkat daerah terkait regulasi dan prosedur pengelolaan aset. Dengan pemahaman yang tepat, pengelolaan aset akan semakin efisien dan mengurangi potensi penyalahgunaan sumber daya.
Ini diharapkan akan mendorong pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menjadi indikator keuangan daerah yang sehat dan akuntabel.
“Pengelolaan yang baik akan berkontribusi langsung pada stabilitas keuangan daerah, memungkinkan Pemko Palangka Raya untuk lebih efisien dalam penggunaan anggaran, serta mendukung keberlanjutan program pembangunan yang lebih cepat dan merata,” tuturnya.
Komitmen Pemko Palangka Raya dalam mengoptimalkan pengelolaan aset ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, sekaligus mendorong kinerja pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam menyikapi kebutuhan dan tantangan pembangunan daerah.
Pewarta : Andy Ariyanto