LIPUTANSBM, JAKARTA - Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, turut serta dalam perhelatan Gebyar Pelayanan Prima yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) di Ballroom Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel pada Selasa (8/10/2024). Acara ini bertema “Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif, dan Inklusif.”
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintahan dan pemangku kepentingan dari berbagai daerah, menyoroti pentingnya reformasi dalam sektor pelayanan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam sambutannya, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus menjadi upaya nyata, bukan hanya sebatas kebijakan di atas kertas.
“Sinergi dan kolaborasi antarlembaga pemerintah sangat krusial untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi berdampak langsung bagi masyarakat. Pelayanan publik yang baik merupakan wajah pemerintah di mata rakyatnya,” ujar Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya.
Menteri PANRB juga menjelaskan pentingnya evaluasi yang tidak hanya dilakukan di tataran kebijakan, tetapi juga pada pelaksanaan nyata di lapangan. Menurutnya, reformasi pelayanan harus menciptakan iklim yang inklusif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dari berbagai lapisan.
Kehadiran Pj. Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, didampingi Kepala DPMPTSP Kota Palangka Raya, Achmad Fordiansyah, mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mendukung program reformasi yang dicanangkan pemerintah pusat. Langkah ini juga menegaskan upaya serius pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Pemerintah Kota Palangka Raya berupaya mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Hadirnya kami di sini merupakan bagian dari komitmen untuk mendukung kebijakan yang memprioritaskan pelayanan optimal bagi seluruh warga,” ujar Hera Nugrahayu.
Dalam beberapa tahun terakhir, KEMENPANRB telah memacu berbagai inovasi pelayanan publik, dengan melibatkan teknologi dan pendekatan partisipatif untuk menciptakan sistem yang lebih adaptif.
Inisiatif seperti Gebyar Pelayanan Prima ini diharapkan mampu menjadi dorongan kuat bagi pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat, dengan tetap mempertimbangkan prinsip inklusivitas dan akuntabilitas.
Pewarta : Andy Ariyanto