Banjir Meluas di DAS Kahayan-Kapuas, WALHI Kalteng: Deforestasi Harus Segera Dihentikan - Liputan Sbm

Nusantara Baru Indonesia Maju

Nusantara Baru Indonesia Maju

02 December 2024

Banjir Meluas di DAS Kahayan-Kapuas, WALHI Kalteng: Deforestasi Harus Segera Dihentikan

LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Banjir kembali melanda permukiman di Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, dan Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Bencana ini tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga memutus akses transportasi antar kabupaten.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah, Bayu Herinata, menyebutkan bahwa banjir yang kian meluas merupakan dampak nyata dari kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan-Kapuas.

Menurut data WALHI dan Save Our Borneo (SOB), sejak Januari hingga Oktober 2024, sebanyak 9.089 rumah terendam, 60.416 jiwa terdampak, dan 252 orang terpaksa mengungsi.

Bayu mengungkapkan, penyebab utama bencana ini adalah deforestasi masif yang dilakukan perusahaan di sektor kehutanan dan tambang.

“Pembukaan lahan untuk perkebunan dan tambang merusak hutan, mengurangi daya serap air, dan memicu erosi. Ini menyebabkan ekosistem di DAS Kahayan-Kapuas semakin rusak,” ujar Bayu, Senin (2/12/2024).

Data WALHI mencatat, sejak 2020 hingga 2023, wilayah terdampak banjir terus meluas, mencakup Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, hingga daerah baru seperti Murung Raya, Barito Timur, dan Gunung Mas.

“Desa-desa di sekitar DAS Kahayan-Kapuas yang terdampak banjir setiap tahun adalah bukti bahwa kerusakan lingkungan semakin parah. Pemulihan harus segera dilakukan untuk mencegah dampak yang lebih buruk,” tegasnya.

Direktur Save Our Borneo, Muhamad Habibi menambahkan bahwa pada 2024 saja, perusahaan-perusahaan di kawasan ini telah menyebabkan hilangnya 3.367 hektar hutan berdasarkan data Nusantara Atlas. Deforestasi ini berdampak langsung pada hilir sungai, memperparah banjir di kawasan tersebut.

“Kawasan hulu yang digunduli menyebabkan aliran air deras ke hilir, merusak permukiman dan mengancam kehidupan masyarakat,” jelas Habibi.

WALHI Kalteng dan SOB mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi pengelolaan sumber daya alam, terutama aktivitas perusahaan besar di sektor kehutanan dan pertambangan.

“Tanpa tindakan tegas, kerusakan akan terus berlanjut, memperburuk bencana ekologis yang merugikan masyarakat luas,” kata Habibi.

Banjir yang terus meluas ini menjadi peringatan bahwa pengelolaan lingkungan harus menjadi prioritas utama untuk melindungi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. (red)

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda