 |
| Sekretaris Komisi II DPRD Kalteng, Junaidi. (Ist) |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Kelangkaan dan disparitas harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram di Kalimantan Tengah kembali menjadi sorotan.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalteng, Junaidi, mendesak pemerintah provinsi memperketat pengawasan distribusi LPG bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab.
“Jika pengawasan lemah, LPG 3 kg berpotensi dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan tidak sampai ke masyarakat miskin yang berhak menerima subsidi,” kata Junaidi, Minggu (9/2/2025).
Ia menekankan pentingnya monitoring langsung ke lapangan guna memastikan distribusi berjalan lancar dan merata.
Menurutnya, ketersediaan LPG bersubsidi di daerah terpencil harus menjadi perhatian serius agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan gas dengan harga wajar.
“Distribusi tidak boleh hanya terfokus di kota besar. Pemerintah harus menjamin alokasi yang cukup bagi seluruh wilayah Kalteng,” ujarnya.
Selain pengawasan ketat, Junaidi juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penyaluran LPG.
Ia meminta pemerintah memberikan informasi jelas kepada masyarakat mengenai kuota, mekanisme distribusi, dan HET di setiap daerah.
“Keterbukaan sangat penting agar masyarakat tahu hak mereka. Dengan transparansi, potensi penyimpangan bisa ditekan, dan kepercayaan publik terhadap program subsidi meningkat,” tegasnya.
DPRD Kalteng berharap langkah-langkah ini segera diterapkan agar LPG 3 kg tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan. (red)
