 |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus mendorong Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menerapkan skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Skema ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, sehingga sekolah dapat lebih leluasa dalam mengembangkan program pendidikan dan pelatihan berbasis keterampilan.
Langkah tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) BLUD SMK yang digelar di salah satu hotel di Palangka Raya, Rabu (12/2/2025).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, Sri Widanarni, yang hadir mewakili Plt. Sekda Kalteng H.M. Katma F. Dirun, menekankan bahwa fleksibilitas keuangan sangat penting bagi SMK untuk mendukung operasional sekolah dan meningkatkan kompetensi lulusan.
"SMK memiliki teaching factory dan program keterampilan yang harus selaras dengan kebutuhan industri. Dengan skema BLUD, sekolah dapat mengelola anggaran lebih fleksibel, sehingga program pembelajaran lebih optimal dan lulusan lebih siap kerja," ujarnya.
Namun, penerapan BLUD tidak hanya soal fleksibilitas keuangan. Sri Widanarni menegaskan, setiap SMK yang ingin mengadopsi skema ini harus memenuhi persyaratan tertentu agar tetap menjamin kualitas pendidikan dan pelatihan.
"Pemprov Kalteng berharap semakin banyak SMK yang menerapkan BLUD, sehingga kualitas pendidikan vokasi meningkat dan lulusan siap bersaing di dunia kerja maupun usaha," tambahnya.
Dengan penerapan BLUD, SMK di Kalteng diharapkan tidak hanya mandiri dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga mampu mencetak tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan industri. (red)
