 |
| Direktur Keuangan PT Jamkrida Kalimantan Tengah, Rio Kriswana. (Ist) |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Direktur Keuangan PT Penjaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA) Kalimantan Tengah, Rio Kriswana, menekankan pentingnya efisiensi anggaran tanpa mengabaikan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, setiap kebijakan penghematan yang diterapkan pemerintah harus memastikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Efisiensi bukan sekadar memangkas pengeluaran. Lebih dari itu, ini soal memaksimalkan hasil dari anggaran yang ada. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Rio di Palangka Raya, Selasa (20/2/2025).
Ia menjelaskan, efisiensi anggaran memerlukan strategi manajemen yang cermat, didukung sumber daya manusia yang kompeten, serta pengelolaan yang transparan.
Tanpa pendekatan komprehensif, upaya efisiensi justru berpotensi menurunkan mutu layanan publik.
Pada sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, Rio mengingatkan perlunya kehati-hatian.
"Pemotongan anggaran di pendidikan, misalnya, bisa berdampak pada berkurangnya fasilitas sekolah dan kualitas pembelajaran. Di kesehatan, efisiensi yang keliru bisa membatasi akses layanan medis, sementara di infrastruktur, penghematan berlebihan berisiko menghambat pembangunan yang menopang pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Rio juga menyoroti pentingnya evaluasi berkala atas dampak kebijakan efisiensi. Langkah konkret seperti pengawalan ketat terhadap program prioritas dan mitigasi risiko harus disiapkan agar penghematan anggaran tidak berujung pada kerugian masyarakat.
"Program sosial seperti bantuan langsung tunai dan subsidi harus tetap diprioritaskan. Kelompok rentan sangat bergantung pada program ini, sehingga efisiensi tak boleh mengorbankan mereka," tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen, JAMKRIDA Kalteng mendukung kebijakan keuangan yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.
Rio menambahkan, keseimbangan antara efisiensi dan efektivitas menjadi kunci.
“Efisiensi harus mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan, bukan menghambatnya. Transparansi dan akuntabilitas harus selalu diutamakan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal,” pungkasnya. (red)
