 |
| Anggota DPRD Kalteng, Bambang Irawan. |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Bambang Irawan, mengingatkan perusahaan besar swasta (PBS) di sektor perkebunan sawit agar tidak mengabaikan hak karyawan, terutama terkait gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR).
Ia menegaskan, PBS tidak boleh berdalih dengan alasan yang justru membebani karyawan.
"Kalau ada PBS yang tidak memenuhi hak masyarakat atau karyawannya, segera laporkan ke kami," kata Bambang Irawan, legislator dari PDI Perjuangan, kepada awak media, Rabu (19/3/2025).
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Kalteng V yang meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, Bambang menekankan bahwa manajemen PBS harus bertanggung jawab penuh atas persoalan di perusahaan.
Ia menegaskan, perusahaan tidak boleh mengorbankan kesejahteraan karyawan demi menyelesaikan masalah internal mereka.
"Kalau ada yang harus disalahkan, salahkan pemiliknya. Mereka yang melanggar aturan seharusnya didenda atau dipidana," ujarnya.
Lebih lanjut, Bambang juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait pelepasan lahan dalam kasus keterlanjuran.
Menurutnya, jika perusahaan mendapat izin pelepasan lahan, itu adalah keputusan dari pemerintah pusat.
Namun, ia menegaskan, pemilik dan manajemen tetap bertanggung jawab atas segala permasalahan hukum yang mereka hadapi.
Jika ada karyawan yang melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan, Bambang mengakui bahwa itu menjadi tanggung jawab individu.
Namun, jika masalah berasal dari kebijakan pemilik atau manajemen, maka perusahaan wajib menyelesaikannya secara bijaksana tanpa merugikan pekerja.
"Mereka ini merampok, merambah, mencuri, lalu disegel. Itu jelas kesalahan pemilik. Jadi, kalau ada PBS yang menunda pembayaran hak karyawan dengan alasan seperti itu, laporkan! Kita akan perjuangkan hak pekerja. Kalau perlu, PBS yang tidak bertanggung jawab seperti itu lebih baik ditutup saja," tegasnya.
Bambang juga menyoroti keberadaan investor asing yang tidak memenuhi kewajiban mereka.
"Kalau mereka dari luar negeri, suruh saja mereka bawa kebun sawitnya ke negaranya sendiri," tutupnya. (red)
