LIPUTANSBM.COM, Palangka Raya – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih peringkat pertama dalam Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Tahun 2024. Penghargaan ini diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP). Dengan skor tertinggi di Kalimantan Tengah, yakni 91,06, Palangka Raya menjadi yang terbaik dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, kepada Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, pada Rabu (19/3/2025). Capaian ini dinilai sebagai bukti nyata komitmen Pemko Palangka Raya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
MCP merupakan indikator yang digunakan KPK untuk mengukur efektivitas pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Penilaian ini melibatkan delapan area intervensi utama, yakni:
Perencanaan dan Penganggaran APBD – memastikan anggaran daerah digunakan secara efisien dan tepat sasaran.
Pengadaan Barang dan Jasa – mengurangi potensi penyimpangan dalam proyek-proyek pemerintah.
Perizinan – meningkatkan transparansi dalam penerbitan izin usaha dan pembangunan.
Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) – memperkuat fungsi pengawasan internal di lingkungan pemerintahan.
Manajemen ASN – mencegah praktik korupsi dalam rekrutmen dan promosi jabatan
Optimalisasi Pajak Daerah – memastikan penerimaan pajak daerah dikelola dengan baik.
Pengelolaan Barang Milik Daerah – mencegah penyalahgunaan aset daerah.
Tata Kelola Dana Desa – meningkatkan pengawasan penggunaan dana desa agar tepat guna.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh Perangkat Daerah (PD) yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar prestasi, tetapi juga tantangan untuk mempertahankan dan meningkatkan upaya pencegahan korupsi di masa mendatang.
“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui berbagai inovasi dan pengawasan yang lebih ketat di seluruh sektor pemerintahan. Ke depan, delapan area intervensi MCP KPK akan terus diperbaiki agar tata kelola pemerintahan semakin baik,” ujar Fairid Naparin.
Menurutnya, integritas dan sinergi antar perangkat daerah sangat diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional. Fairid juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah.
“Keberhasilan ini adalah hasil kerja sama berbagai pihak, termasuk masyarakat. Kami akan terus membuka ruang partisipasi publik agar pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan semakin efektif,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut dari pencapaian ini, Pemko Palangka Raya akan semakin mengintensifkan program sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan korupsi. Pengawasan internal juga akan diperketat untuk meminimalisir potensi penyimpangan sejak dini.
Selain itu, Pemko akan mengembangkan berbagai inovasi berbasis teknologi guna meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik. Salah satu upaya yang direncanakan adalah penerapan sistem digitalisasi dalam proses administrasi pemerintahan.
“Dengan pencapaian ini, diharapkan Kota Palangka Raya dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan,” pungkas Fairid.
Keberhasilan Palangka Raya dalam MCP 2024 menjadi sinyal positif bagi daerah lain di Kalimantan Tengah dan Indonesia pada umumnya. Dengan skor 91,06, kota ini menunjukkan bahwa dengan komitmen kuat dan strategi yang tepat, pencegahan korupsi dapat diterapkan secara efektif.
Namun, tantangan ke depan masih besar. Reformasi birokrasi harus terus dilakukan agar sistem pemerintahan semakin bersih dan profesional. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta berbagai pihak terkait menjadi kunci utama dalam membangun tata kelola yang lebih baik.
Sebagai pionir dalam pencegahan korupsi di tingkat daerah, Palangka Raya diharapkan dapat terus mempertahankan prestasi ini dan menginspirasi kota serta kabupaten lain untuk melakukan hal serupa. Dengan demikian, cita-cita mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi semakin nyata.
Pewarta: Andy Aiyanto
