 |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Acara yang berlangsung di salah satu hotel di Palangka Raya pada Rabu (12/3/2025) ini menjadi ajang strategis dalam merumuskan arah pembangunan kota.
Mengusung tema Memperkokoh Fondasi Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia untuk Percepatan Transformasi Ekonomi Berkelanjutan, Musrenbang ini menjadi wadah bagi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menyelaraskan visi pembangunan.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan bahwa Musrenbang merupakan agenda tahunan yang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. “Kita hadir di sini untuk menyatukan gagasan dan langkah dalam merancang pembangunan Kota Palangka Raya,” ujarnya.
Menurutnya, perencanaan yang matang menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Tanpa perencanaan yang jelas, sulit memastikan target pembangunan dapat tercapai dalam kurun waktu yang diinginkan.
“Perencanaan pembangunan harus disusun secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Tiga Program Prioritas
Musrenbang RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2026 difokuskan pada penyelarasan pembangunan daerah dengan visi Palangka Raya Semakin Maju, Berkelanjutan, dan Tambah KEREN (Kolaboratif, Ekonomi Maju, Religius, Energik, dan Nyaman).
Untuk mewujudkan visi tersebut, ada tiga program prioritas yang menjadi perhatian utama, yakni:
1. Revitalisasi drainase kota guna mengatasi permasalahan banjir.
2. Pembangunan Pasar Kahayan menjadi pasar modern untuk meningkatkan perekonomian daerah.
3. Revitalisasi bantaran Sungai Kahayan sebagai destinasi wisata sekaligus optimalisasi fungsi lingkungan.
Fairid menekankan bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah. Dibutuhkan koordinasi dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPRD, akademisi, dan sektor swasta.
“Kita perlu memilah program mana yang membutuhkan keterlibatan pihak lain agar pembangunan lebih optimal,” katanya.
Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat
Musrenbang kali ini juga menegaskan pendekatan bottom-up planning, di mana aspirasi masyarakat dan masukan dari DPRD turut diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan.
“Musrenbang bukan sekadar forum formalitas. Ini adalah wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan harapannya terhadap pembangunan daerah,” ujar Fairid.
Pemerintah Kota Palangka Raya berkomitmen menerapkan prinsip money follow program, yakni memastikan anggaran dialokasikan untuk program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Kita tidak akan membiayai program yang tidak jelas atau tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Dengan pendekatan ini, diharapkan pembangunan Kota Palangka Raya dapat berjalan lebih efektif, berdaya guna, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat. (red)
