 |
LIPUTANSBM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menegaskan komitmennya menurunkan angka stunting lewat Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting (PPS) se-Kalteng Tahun 2025, yang digelar di Aula Bapperida, Senin, 14 April 2025.
Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menyebut stunting masih menjadi ancaman serius bagi daya saing generasi bangsa. Kalteng, kata dia, tak terkecuali.
“Stunting ini jadi salah satu prioritas utama dalam Program 100 Hari Gubernur dan Wakil Gubernur. Kami menyelaraskan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Lumbung Pangan Nasional, hingga pencegahan stunting,” ujarnya.
Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI), angka prevalensi stunting di Kalteng mengalami penurunan cukup signifikan—dari 26,9 persen pada 2022 menjadi 23,5 persen pada 2023, atau turun 3,4 persen. Tahun ini, Pemprov menargetkan angka stunting bisa ditekan hingga 20,6 persen.
“Kita harus kerja bareng, memperkuat konvergensi lintas sektor, mulai dari pemetaan, perencanaan, penganggaran, sampai penyusunan rencana kerja,” kata Edy.
Ia menekankan bahwa penanganan stunting tak bisa parsial, melainkan harus dilakukan secara terpadu dan menyeluruh.
Menurutnya, dampak stunting tak hanya menyasar masa depan anak, tetapi juga menggerus kualitas hidup keluarga hingga mengancam keberlanjutan pembangunan daerah.
“Perlu penanganan cepat dan tepat. Kalau kita lambat, dampaknya bisa jangka panjang,” ucap Edy.
Sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi, Edy berharap tahun ini Kalteng mencatatkan capaian yang lebih baik dalam penurunan stunting.
“Diskusi ini harus menghasilkan komitmen nyata, langkah-langkah konvergensi, serta pemetaan kegiatan dan anggaran yang matang,” tegasnya.
Senada dengan Edy, Kepala Bapperida Kalteng Leonard S. Ampung menegaskan bahwa rapat koordinasi ini digelar untuk memastikan semua perangkat daerah hingga masyarakat sipil bergerak bersama.
Fokusnya: menyatukan arah kebijakan, menyelaraskan target layanan, dan memasukkannya ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran—mulai dari RPJMD, RKPD, RENSTRA, hingga APBD.
Tak hanya dihadiri para kepala daerah dan pemangku kepentingan dari seluruh Kalteng, rapat juga diikuti Ketua TP PKK Provinsi Aisyah Thisia Agustiar Sabran, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kalteng, Kepala Instansi Vertikal, dan TPPS se-Kalteng.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III Kemendagri, Chaerul Dwi Sapta, turut hadir secara virtual dari Jakarta. (red)
